Paparan di Bappenas, Gubernur Usulkan 4 Program Prioritas

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie melakukan sedikitnya 4 usulan prioritas atau major project dalam paparannya pada acara Rapat Koordinasi Penyusunan RKP (Rencana Kegiatan Pemerinntah) 2021 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Gubernur, Selasa (3/3) sore. Keempat usulan ini, diharapkan bisa diakomodir oleh pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Disebutkan Irianto, empat usulan yang diprioritaskan ini antara lain, pembangunan infrastruktur jalan menuju Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning – Mangkupadi, pengembangan Bandar Udara (Bandara) Juwata Tarakan, Bandara Tanjung Harapan Tanjung Selor dan Pelabuhan Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan.

Gubernur mengatakan, diusulkannya akses jalan ke KIPI penting, karena sebagai penunjang proyek strategis nasional KIPI Tanah Kuning. Sejauh ini, ungkap Irianto, Pemprov Kaltara telah memulai membangun jalan akses tersebut sepanjang 41,72 Kilometer (KM). Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 222,3 miliar melalui APBD secara bertahap mulai 2015-2020.

“Masih ada sepanjang 30,22 kilometer yang belum terbangun, dan kami usulkan untuk mendapatkan dukungan melalui APBN. Termasuk 3 jembatan di akses jalan tersebut. Ini penting dan perlu mendapat dukungan Pemerintah, karena untuk mendukung program strategis nasional,” ungkap Irianto.

Usulan selanjutnya adalah peningkatan kapasitas dan kualitas Bandara Juwata Tarakan. Gubernur mengatakan, Bandara ini merupakan pintu utama masuk ke wilayah Kaltara. Dan juga sebagai pintu keluar dari Kaltara ke wilayah Indonesia lainnya, serta ke luar negeri.

“Peningkatan yang kita usulkan, adalah perpanjangan runway (landasan pacu) sepanjang 400 meter, dari eksisting saat ini 2.250 meter x 70 meter. Usulan untuk perpanjangan runway ini, juga telah saya sampaikan langsung kepada Bapak Presiden Jokowi saat berkunjung ke Kaltara pada akhir 2019 lalu. Alhmdulillah, Pak Presiden menyutujui, dan minta untuk dikoordinasikan dengan kementerian terkaitnya,” ungkap Gubernur lagi.

Selain di Tarakan, Gubernur juga mengusulkan pengembangan Bandara Tanjung Harapan di Ibukota Provinsi Kaltara. Bandara ini termasuk diprioritaskan, karena akan menjadi Bandara Pengumpul di Kaltara. Apalagi posisinya berada di ibuksota provinsi.

“Untuk mendukung usulan ini, Pemprov Kaltara telah membebaskan lahan. Dan tahun ini, kembali dialokasikan untuk pembebasan lahan lagi. Kegiatan yang diusulkan adalah pembangunan terminal dan perpanjangan runway,” ungkapnya.

Usulan keempat, Gubernur meminta Pemerintah Pusat adalah pembangunan Pelabuhan Pulau Bunyu. Disebutkan, pelabuhan di Bunyu berfungsi sebagai sarana konektivitas masyarakat di Pulau itu dengan wilayah lainnya di Kaltara.

“Keberadaan pelabuhan di Bunyu sangat diharapkan oleh masyarakat. Apalagi kawasan ini, merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam RTRWN (Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional). Di situ juga merupakan daerah penghasil Migas, serta perikanan. Untuk perencanaannya sudah kita lakukan,” lanjutnya.

Gubernur berharap empat program yang masuk prioritas utama yang diusulkan pada Rakor kemarin, mendapat dukungan dari Pemerintah pada APBN 2021 mendatang. “Di luar 4 program prioritas utama ini, juga ada sejumlah usulan lain yang kita sampaikan. Utamanya terkait pembangunan infrastruktur,” imbuhnya.

Untuk diketahui, mulai Selasa (3/3) dan hari ini, pada Rapat Koordinasi, secara maraton para gubernur se-Indonesia diminta paparan untuk menyampaikan usulan major project di wilayahnya. Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarta. Ini sebegai tindak lanjut Kick-Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 di Gedung Bappenas, Senin (24/2) lalu.

RKP 2021 mengusung tema “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dikatakan Suharso, agar RKP 2021 memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, maka untuk pertama kalinya, Proyek Prioritas Strategis (Major Project) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP.(humas)