Menu

Mode Gelap

Nasional · 10 Mar 2020

Reses di Malinau, Hasan Basri Perjuangkan Pembangunan Daerah Perbatasan


					Hasan Basri Reses di Kabupaten Malinau, Poto: Istimewa Perbesar

Hasan Basri Reses di Kabupaten Malinau, Poto: Istimewa

MALINAU – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Hasan Basri, melakukan reses di Kabupaten Malinau, Minggu (8/3/2020).

Reses yang mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Malinau ini, dilaksanakan Rumah Makan Batam Chinese Food & Sea Food Malinau Kota, Hadir juga Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Ernes Silvanus dan Asisten Administrasi Umum Tan Irang.

Satu persatu OPD Kabupaten Malinau, menyampaikan aspirasi dan usulan kepada Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri. Salah satunya, masalah infrastruktur di perbatasan masih sangat rendah.

width"400"
width"400"
width"400"

Pembangunan di daerah perbatasan, perlu dukungan Pemerintah Pusat agar Malinau sebagai daerah perbatasan mampu bersaing di segala aspek dengan negara tetangga.

width"300"
width"400"
width"400"
width"400"
width"400"

Usulan lainnya, tentang sarana prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan yang juga perlu diperhatikan. Selanjutnya, di bidang perhubungan harus ditingkatkan seperti jalur laut, darat dan terutama penerbangan menuju Malinau di Bandar Udara Kolonel R.A. Bessing yang masih minim fasilitas.

width"300"
width"300"
width"300"
width"300"

“Aspirasi dan usulan secara resmi, akan kita tuangkan melalui dokumen berdasarkan masukan masing-masing OPD Kabupaten Malinau dan diserahkan langsung kepada Hasan Basri. Harapannya usulan yang disampaikan bisa direalisasikan dalam rangka percepatan peningkatan ekonomi daerah di Malinau,” kata Sekda Kabupaten Malinau Ernes Silvanus.

width"400"
width"400"

Menanggapi berbagai masukan OPD Kabupaten Malinau, Hasan Basri berpesan tentang sinergitas antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malinau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Pusat.

width"200"
width"300"

DPD RI sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya, akan menjembatani dan memfasilitasi serta menyalurkan aspirasi daerah. Sehingga aspirasi masyarakat perbatasan bisa dibahas bersama Pemerintah Pusat dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

width"400"
width"400"

width"400"
width"400"

“Pembangunan daerah pedalaman dan perbatasan khususnya di Kabupaten Malinau, menjadi prioritas untuk saya bahas di Komite II DPD RI dan kemudian diteruskan kepada Kementerian mitra Komite II DPD RI,” ujarnya.

width"400"
width"400"

Usulan dan masukan OPD Kabupaten Malinau, akan disandingkan dengan berbagai masukan OPD Provinsi Kaltara yang sebelumnya dikunjungi pada reses periode tahun ini. (**/mt)

Artikel ini telah dibaca 77 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Menteri PPPA: Perempuan dan Anak Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

29 Agustus 2025 - 20:35

Dubes RI, Fadjroel Rachman, Tanam Pohon Persahabatan Astana–Nusantara di Plaza Bhineka Tunggal Ika

29 Agustus 2025 - 20:05

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan Bawa 15 Investor Kazakhstan Jajaki Investasi di IKN

29 Agustus 2025 - 19:00

Menteri PPPA Resmikan RBI di Balikpapan, Dorong Penguatan Perempuan dan Perlindungan Anak

29 Agustus 2025 - 17:31

Menanam Harapan, Merawat Nusantara: Otorita IKN dan Petani Sepaku Tumbuhkan Asa Melalui Kopi Liberika

28 Agustus 2025 - 21:18

Transformasi Logistik IKN: JNE Resmikan Sales Counter Perdana di Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara

28 Agustus 2025 - 15:01

Trending di Daerah