JAKARTA – Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran yang luar biasa dalam perencanaan pembangunan nasional. Presiden Joko Widodo mengatakan, sebaik apapun perencanaan yang sudah dibuat, kita juga harus siap untuk melakukan perubahan secara cepat untuk menyesuaikan dengan tantangan dan peluang-peluang.
“Yang tidak berubah adalah tujuan utamanya, yaitu untuk menyejahterakan rakyat, untuk memajukan bangsa. Tetapi, caranya sering kali harus berubah karena tantangan dan peluangnya setiap saat juga bisa berubah-ubah,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan pada peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.
Kedua, sinergi kekuatan bangsa untuk memecahkan masalah yang dihadapi baik masalah kesehatan maupun masalah perekonomian sangat diperlukan. Sejumlah upaya seperti disiplin protokol kesehatan, 3T (testing, tracing, treatment), dan program vaksinasi massal membutuhkan dukungan dari semua komponen bangsa.
“Butuh keaktifan dari seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Demikian pula produktivitas dari kalangan industri yang kecil sampai besar untuk memproduksi alat-alat kesehatan dan obat. Juga dukungan dari negara lain sangat diperlukan,” jelasnya.
Ketiga, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir ini semakin tidak bisa dihindarkan. Menurut Presiden, ketika pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan bisnis ritel tidak bisa secara luring, kita harus berubah cepat menggunakan instrumen daring.
“Ketika kita butuh data yang cepat, akurat, terintegrasi yang kita butuhkan adalah teknologi digital. Ketika kita butuh obat, vaksin, alat-alat kesehatan, yang kita butuhkan untuk cepatnya adalah kita butuh teknologi,” imbuhnya.
Dalam menghadapi kompetisi dunia yang semakin ketat, maka kecepatan, ketepatan, dan efisiensi adalah fondasi penting untuk bisa bersaing. Oleh karena itu, Kepala Negara memandang bahwa para perencana harus mempertimbangkan betul-betul perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
“Kita juga harus menjadi bagian dari produsen teknologi itu sendiri. Kita harus memperoleh manfaat maksimal dari perkembangan teknologi,” tambahnya.
Dalam perkembangan teknologi yang sangat cepat, apalagi akan dimulainya konektivitas digital 5G, Kepala Negara mewanti-wanti agar bangsa Indonesia tidak hanya menjadi pengguna.
“Kita jangan hanya menjadi smart digital users, tetapi kita harus mampu mencetak smart digital specialist, mencetak para teknolog yang handal, mampu bersaing, kompetitif, dan harus mengembangkan smart digitalpreneur yang mengembangkan kewirausahaan dan membuka lapangan kerja di dalam negeri,” paparnya.
Saat ini, hampir semua perusahaan adalah perusahaan teknologi di mana nilai tambah (value added) diciptakan. Kecanggihan inovasi dan teknologi menjadi sangat dibutuhkan di berbagai sektor. Di sektor keuangan misalnya, sudah marak bermunculan yang namanya teknologi finansial (fintech) yang mampu mengoperasikan bisnisnya dengan sangat efisien. Industri keuangan sudah mulai bergeser menjadi perusahaan yang mengandalkan teknologi dan inovasi.
Selain itu, teknologi di dunia kesehatan juga perlu untuk diantisipasi karena health tech akan semakin berkembang dengan pesat. Menurut Presiden, hal tersebut lebih dari sekadar pemeriksaan atau konsultasi medis jarak jauh, tapi juga pemanfaatan artificial intelligence (AI) untuk diagnosis, pelaksanaan pengobatan, precision medicine, hingga tindakan operasi jarak jauh.
Di bidang pendidikan, pandemi Covid-19 juga mengakselerasi penggunaan teknologi pendidikan (edutech). Pembelajaran jarak jauh menjadi sebuah kebutuhan sekaligus keniscayaan. Layanan pendidikan berbasis daring muncul di mana-mana. Akses pembelajaran dapat diperoleh dari berbagai sumber. Peran guru dan sekolah lebih sebagai fasilitator pendidikan untuk memfasilitasi merdeka belajar dari anak didiknya.
“Inilah perkembangan-perkembangan cepat yang perencanaan harus mengantisipasi semua itu. Harus responsif terhadap disrupsi yang membuat dunia berubah sangat cepat. Harus responsif terhadap tantangan dan peluang yang muncul secara cepat, yang sering tidak kita duga. Harus responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ungkapnya.
“Belanja teknologi harus diperlakukan sebagai belanja investasi. Kita garis bawahi ini. Harus jelas manfaatnya, terutama manfaat bagi masyarakat dan negara, tetapi juga harus dihitung efisiensinya. Harus dihitung kontribusinya untuk pengembangan teknologi di dalam negeri, harus dihitung return of investment-nya sehingga bisa berkelanjutan terus,” tandasnya.(*)
Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
