JAKARTA – Kamar Dagang & Industri (Kadin) Indonesia secara resmi menyatakan Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin tidak bisa dilangsungkan di Jakarta, Jumat (25/6/21). Jika ternyata ada pihak lain yang tetap melaksanakan Konvensi ALB Kadin, bisa terancam sanksi pidana.
Hal tersebut tertuang dalam Surat Kadin Indonesia dengan nomor 514/MUNAS/VI/2021, tertanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani Ketua Pelaksana Munas VIII Kadin Indonesia Ir. Dyah Anita Prihapsari, MB dan Panitia Pengarah Munas VIII Kadin, Benny Soetrisno.
Rencananya Konvensi ALB akan diikuti 122 asosiasi dan akan memilih 30 perwakilan untuk mengikuti Munas VIII Kadin yang akan berlangsung 30 Juni di Kendari. Dengan ALB batal terlaksana, otomatis Munas VIII Kadin Indonesia di Kendari 30 Juni 2021 tidak bisa berlangsung.
Sementara itu, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua DPD RI, yang juga mantan Ketua Kadin Jawa Timur mengingatkan, Kadin sebagai organisasi para pengusaha, tentu harus memberi contoh kepada masyarakat. Jangan hanya rakyat kecil yang menggelar hajatan dibubarkan polisi, tetapi para pengusaha melakukan pertemuan besar justru dibiarkan itu memalukan nama Kadin.
“Bila Munas tetap digelar, bisa terkena sanksi pidana. Kan punya potensi melanggar protokol kesehatan,” kata LaNyala, ketika menerima anggota Asosiasi Pengusaha, Rabu, (23/6/21).
Ditempat terpisah, Peter Frans juru bicara Asosiasi yang juga Ketua Umum Ikatan Konsultan Indonesia (Inkindo) mengingatkan, jika Munas tetap dilaksanakaan, itu sama saja dengan Kadin berseberangan dengan pemerintah yang saat ini menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 5 Juli 2021.
“Aturan PPKM itu intruksi Presiden. Semua komponen harus patuh. Tabu untuk dilanggar, termasuk oleh Kadin sebagai organisasi profesional,” kata Peter Frans
Ketika ditanya apakah mungkin ALB dilaksanakan dengan sistem daring atau online, sebagai wacana yang beredar, kata Peter Frans harus di pelajari dulu peraturan yang ada. “Tidak segampang itu harus dilihat aturan yang ada,” tutup Peter.(**)
