JAKARTA – Penyerangan terhadap tokoh agama di Indonesia kembali terjadi. Kali ini, korbannya Ustadz bernama Abus Syahid Chaniago. Korban diserang oleh orang tak dikenal ketika tengah memberikan ceramah selama kurang lebih 15 menit di Masjid Baitussyakur, Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Senin (20/9/21).
Video yang terekam detik-detik penyerangan terhadap Ustadz Chaniago itupun beredar luas di media sosial. Pelaku yang merupakan seorang pria tiba-tiba berlari mendekati Abus.
Menyaksikan kejadian tersebut, puluhan jamaah yang ada di lokasi pun langsung mengejar dan menangkap pelaku penyerangan. Untungnya, tak terdapat luka serius yang ditimbulkan dari penyerangan tersebut.
Dari informasi yang dihimpun oleh pihak kepolisian, sampai saat ini belum diketahui pasti motif dari penyerangan tersebut.
Kasus penyerangan terhadap tokoh agama di Indonesia bukanlah pertama kalinya terjadi. Sepanjang tahun 2021 ini, setidaknya ada sekitar 5 kasus penyerangan. Seperti penyerangan terhadap mendiang Syekh Ali Jaber yang ditusuk saat mengisi acara wisuda di masjid Falahuddin Lampung, imam masjid di Pekanbaru yang ditusuk, hingga penganiayaan pengurus pondok pesantren di Bandung.
Melihat maraknya kasus penyerangan yang terjadi, anggota DPD RI Hasan Basri menyampaikan keprihatinannya atas penyerangan terhadap pemuka agama yang terjadi berulang kali. Ia menduga insiden yang telah beberapa kali terjadi bukanlah suatu kebetulan.
Hasan Basri meminta kepada aparat penegak hukum khususnya polisi untuk serius dan profesional dalam mengusut kasus penyerangan terhadap para tokoh agama, khususnya membongkar aktor intelektualnya. Terlebih lagi, selama ini pelaku penyerangan selalu berlindung dibalik ketergangguan jiwa.
“Polisi harus serius bongkar tuntas kasus-kasus penyerangan terhadap Tokoh Agama. Jangan berhenti dengan dalih klasik gangguan jiwa. Kalau ada kasus-kasus pelanggaran hukum semacam ini, informasi tindaklanjut dan penyelesaian seharusnya benar-benar disampaikan jelas dan tuntas kepada masyarakat demi menghilangkan kecurigaan,” ujar Hasan Basri melalui siaran persnya, Kamis (23/9/21).
“Kejadian yang sering terjadi seperti ini harusnya menjadi koreksi kita bersama. Agar semua bentuk kejahatan terhadap simbol-simbol dan tokoh-tokoh agama apapun bisa dicegah. Karena hakikatnya, semua agama dan umat beragama menjadi korban dari tindak kejahatan ini,” sebut Senator asal Kalimantan Utara.
Ia menyebut Lembaga-lembaga seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Polri), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus bekerja lebih ekstra untuk mencegah dan menghalangi agar kejadian-kejadian tersebut tidak terjadi berulang kali.
“Kalau kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum sudah rusak apalagi hilang, maka apalah jadinya negeri ini tentu negeri ini juga akan ikut menjadi rusak karena sudah tidak ada orang atau institusi yang dipercaya oleh masyarakat yang bisa memberikan rasa keadilan,” lanjut HB.
Melalui siaran persnya anggota Komite 3 Hasan Basri yang juga sebagai Pimpinan PURT DPD RI menilai perlu adanya komunikasi, koeksistensi, dan kohabitasi sosial melalui berbagai jalur kultural, khususnya pendidikan dan lembaga-lembaga sosial. Di samping itu, HB juga mengingatkan adanya peran besar yang diemban pemerintah dalam persoalan tersebut dengan membuat RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.
Lebih jauh Hasan Basri menilai RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama menjadi sangat penting, sebab tak hanya memberikan perlindungan bagi agama Islam, namun bagi seluruh agama yang ada di Indonesia.
“Tentu untuk semua agama. Karena kita sudah berkonsensus di dalam UUD NRI 1945 bahwa agama itu menjadi dasar negara ini berarti di situ ada sekurang-kurangnya lima agama yang diakui secara resmi oleh negara,” tandas alumni Magister Hukum Universitas Borneo Tarakan.
Hasan Basri juga menilai dalam RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama, yang menjadi prioritas pembahasan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020, sangatlah penting untuk segera dimasukkan ke dalam prolegnas dan menjadi prioritas karena tingkat kerentanan ulama dan tokoh agama terhadap berbagai ancaman dan kriminalisasi.
“RUU tersebut haruslah segera mungkin dirancang secara khusus untuk menghindari terjadinya persekusi, penghadangan dan aksi kekerasan terhadap ulama dan tokoh agama yang sedang berdakwah,†kata HB.
Menurutnya, hadirnya payung hukum perlindungan rumah ibadah dan tokoh agama merupakan salah satu bentuk ketaatan negara dalam menjalankan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam konstitusi, serta menjamin HAM terkait kebebasan beragama dan melaksanakan ajaran agama yang sangat jelas disebutkan dalam Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.
“Kami mendorong pembahasan RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama dapat segera diundangkan. Mengingat urgensi dan signifikansi RUU tersebut untuk memberi perlindungan terhadap tokoh-tokoh agama di Indonesia,” tutup pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pengprov PBSI Kaltara.(**)
Discussion about this post