TARAKAN – Komite III DPD RI dalam hal ini diwakili oleh Senator asal Kalimantan Utara (Kaltara) Hasan Basri berkolaborasi dengan Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) senilai total Rp Rp 764.375.000 untuk penerima manfaat di Provinsi Kaltara.
Bantuan tersebut, diberikan secara simbolis dalam kunjungan kerja Hasan Basri bersama Kementerian Sosial Tri Rismaharini di Kota Tarakan, Jumat (29/10/21).
Adapun rincian penyaluran bantuan Atensi, meliputi tabungan bagi 26 anak yatim, piatu, dan yatim piatu senilai Rp 15.800.000, bantuan aksesibilitas untuk 21 orang senilai Rp 69.975.000, serta bantuan kebutuhan dasar untuk 207 orang senilai Rp 485.600.000.
Lebih lanjut HB menuturkan, bantuan Atensi yang diberikan juga terdiri dari bantuan kewirausahaan untuk 80 orang senilai Rp 193.000.000.
Selain Atensi, Hasan Basri dan Kemensos juga menyerahkan beberapa bantuan lainnya, seperti dukungan kewirausahaan bagi dua keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi yang masing-masing mendapat bantuan Rp 2.500.000.
Salah satu penerima manfaat, sangat senang karena mendapatkan bantuan dari Kemensos.
“Sangat senang dan terharu mendapatkan bantuan kursi roda kesehatan ini dan berharap kedepan bisa mempunyai usaha dengan diberikan fasilitas motor roda tiga,†kata pemuda penyandang disabilitas fisik tersebut.
Senator asal Kaltara yang juga sebagai Pimpinan PURT DPD RI, Hasan Basri mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial sebagai salah satu di antara kementerian yang paling penting.
Menurut Hasan, DPD memiliki perhatian serius untuk terus mendorong agar pemerintah terutama kepada masyarakat mengantisipasi dampak pandemi terhadap kehidupan anak-anak.
“Komite III DPD RI menyetujui, mendorong dan memastikan agar masyarakat di daerah menerima kesejahteraan yang layak,” kata Hasan Basri.
Sementara itu, acara penyerahan Atensi ini, dihadiri langsung oleh Anggota DPD RI Hasan Basri, Anggota DPR RI Deddy Sitorus, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Walikota Tarakan, Asisten Pemerintahan Provinsi Kaltara, Kapolres, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltara, dan seluruh penerima unsur yang mewakili penerima PKH dan program lainnya.(**)
Discussion about this post