JAKARTA, Fokusborneo.com – Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI, Hasan Basri, memberikan respons keras dan mendalam atas peristiwa tragis yang menimpa YBS (10), seorang siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang nekat mengakhiri hidupnya karena himpitan ekonomi.
Hasan Basri menegaskan kasus ini tidak boleh dilihat sebagai peristiwa lokal semata, melainkan potret gunung es dari persoalan kemiskinan ekstrem yang terjadi di seluruh Indonesia.
Menurut Senator asal Kalimantan Utara (Kaltara), keputusan YBS untuk gantung diri di pohon cengkeh setelah permintaannya akan uang Rp10.000 untuk peralatan sekolah ditolak, bukanlah keputusan impulsif.
”Uang sepuluh ribu itu hanya trigger atau pemicu. Akar masalahnya adalah tekanan mental dan depresi akibat beban hidup yang tidak menemukan jalan keluar. Bagi kita di kota, sepuluh ribu mungkin kecil, tapi bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, itu adalah angka yang sangat besar dan menentukan,” ujar Hasan Basri, Rabu (4/2/26).
HB sapaan Hasan Basri menyoroti latar belakang keluarga YBS yang tinggal di tengah kemiskinan. Ibu korban adalah seorang janda yang harus menghidupi lima orang anak dengan penghasilan tidak menentu.
Hasan Basri juga menyampaikan kritik tajam terkait lambatnya respons pemerintah daerah dan masyarakat sekitar dalam mendeteksi keluarga yang butuh bantuan mendesak.
Ia menceritakan pengalamannya melihat kondisi warga jompo yang tinggal di hunian yang lebih mirip kandang hewan.
”Saya pernah katakan secara spontan, jika ada orang mati dalam kondisi tragis seperti itu, maka tetangganya, Ketua RT, lurah, hingga kepala daerahnya bisa berdosa besar. Kesusahan mereka disaksikan setiap hari, tapi kenapa bantuan sering tidak sampai karena alasan kesalahan data,” tegasnya.
Menyikapi fenomena ini, Hasan Basri mendesak pemerintah di seluruh tingkatan untuk segera melakukan langkah konkret dengan melakukan verifikasi faktual terhadap jumlah keluarga miskin ekstrem agar bantuan tepat sasaran.
Selain itu, memastikan hunian layak bagi masyarakat prasejahtera melalui alokasi APBD. Serta memberikan lapangan kerja sektor informal (petugas kebersihan, pekerja proyek) atau modal usaha bagi mereka yang masih produktif.
”Sekarang bukan saatnya berteori. Menolong orang miskin jangan hanya menjadi jargon kampanye para calon pejabat. Mereka butuh uluran tangan nyata saat ini juga agar tidak ada lagi YBS-YBS lain yang kehilangan harapan untuk hidup,” tutup Hasan Basri.(**)
Discussion about this post