TARAKAN – Anggaran menjadi salah satu permasalahan dalam mengembangkan prestasi olahraga di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Dampaknya, dengan minimnya anggaran membuat atlet sulit bisa bersaing dan berprestasi.
Pendapat itu, disampaikan Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltara Syamsuddin Arfah kepada Fokusborneo.com, Selasa (9/5/23).
Menurutnya, masalah pendanaan olahraga harus jelas jika ingin atletnya berprestasi. Ia menyarankan perlu ada sistematika dari pemerintahan dalam memberikan anggaran untuk olahraga ken Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
“Kita berharap ada sistematika siapapun pemerintahannya, maka ada good political will artinya political will itu sudah masuk kedalam ranperda ini,berapa komitmen penganggaran kita untuk keolahragaan. Baik KONI, cabor maupun operasionalnya agar bisa jalan, sehingga siapapun kepemerintahannya ini on the track bisa jalan itu, termasuk sumber-sumber yang lain,” katanya.
Ditambahkan politisi PKS, sumber-sumber pendanaan yang lain dalam pengelola olahraga, juga harus jelas. Supaya pengurus KONI tidak hanya mengharapkan dari APBD, tetapi juga mencari sumber lainnya.
Baca juga : Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan Digodok, Kedepan Pengurus KONI Gak Boleh Rangkap Jabatan
“Sehingga ada manuver yang harus dilakukan oleh pengurus-pengurus KONI dalam rangka untuk menjalankan. Ini menjadi hal yang penting karena ketika berbicara tentang Perda Keolahragaan,” jelasnya.
“Kita berbicara tentang masa depan yang menjadi hal yang mengharumkan, menghidupkan, membawa nama Kaltara kemudian membuat dinamika keolahragaan berjalan dengan baik,” tambahnya.
Bukan hanya itu, dijelaskan Syamsuddin Perda Keolahragaan ini nantinya juga mengatur sarana dan fasilitas olahraga. Selain demi prestasi, juga mendukung pola hidup sehat bagi masyarakat.
“Dinamika masyarakat dengan pola hidup sehat, itu salah satunya dengan olahraga. Kemudian sarana fasilitas juga menjadi hal yang penting, itu juga harus kita jawab melakukan perda ini,” terangnya.
Baca juga : Kekosongan Kayu di Tarakan Akan Dibahas Bersama Forkopimda Kaltara
Diharapkan Perda Keolahragaan yang sekarang sedang digodok, tidak hanya normatif mengacu Undang-Undang tetapi sifatnya ada kearifan lokal agar aroma Kaltara tercium.
“Itu kita masukkan disini, jadi tercium kuat aroma ke Kaltara an. Itu kita lihat di Raperda Keolahragaan. Itu harapan kita berbicara tentang Perda keolahragaan itu,” tuturnya.
Begitu juga imbal balik yang diberikan pemerintah kepada atlet yang berprestasi. Selain bonus, atlet berprestasi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
“Makanya kita juga berbicara tentang kira-kira ada gak masa depan atlet ini ketika dia jadi atlet berprestasi, itu menjawab kuatnya yang akan kita bangun untuk keolahragaan itu tergambar. Misalnya apakah dia bisa dapat kerja, apakah dia bisa dapat bonus, yang lain sifatnya dia kuat untuk bisa berprestasi di olahraga,” pesannya.
Baca juga : Rumitnya Pengurusan Perizinan Angkutan Laut, DPRD Berharap Instansi Terkait Berikan Kemudahan
Dalam raperda Keolahragaan, dikatakan Syamsuddin salah satu yang dibahas soal rangkap jabatan. Kedepan akan diatur pengurus KONI tidak lagi rangkap jabatan.
“Jadi pengurus KONi yang juga mengurus cabor (Cabang Olahraga), dia harus memilih. Kalau ingin menjadi pengurus cabor, jangan jadi pengurus KONI harus lepaskan cabornya,” bebernya.
Ditegaskan Syamsuddin, jangan sampai karena rangkap jabatan, penanganan cabor profesional dan atlet potensial lepas atau pindah ke daerah lainnya. Hal itu nantinya akan disepakati dalam raperda, supaya lebih profesional dalam pengelolaan cabor dan KONI.
“Kita tidak mau itu hanya disambil lalu sambil jalan, satu orang megang dua sampai 3 cabor, kita mau sepakati di dalam rarperda ini supaya lebih profesional dalam pengelolaan cabor dan pengelolaan KONI,” tutupnya.(Mt)
