Dalam era persaingan antarwilayah untuk menarik investasi, Kota Tarakan perlu berani melangkah lebih strategis.
Tak cukup lagi hanya mengandalkan potensi geografis sebagai kota pulau di utara Kalimantan yang dekat dengan perbatasan negara. Daya saing investasi kini ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, kepastian hukum, serta kemampuan daerah dalam menyederhanakan proses masuknya investor.
Salah satu langkah konkret yang sangat dibutuhkan saat ini adalah pengembangan kawasan industri siap bangun (ready-to-build industrial zone). Ini bukan konsep baru, tetapi eksekusinya memerlukan keberanian, ketegasan visi, dan kepemimpinan kolaboratif. Tarakan memiliki peluang untuk mengambil posisi lebih maju dibanding kota-kota sekitarnya, asalkan langkah ini dirancang dan dijalankan dengan serius.
Lahan Clear and Clean: Fondasi Awal
Pertama-tama, kawasan industri tidak akan menarik bagi investor jika lahannya belum clear and clean. Artinya, lahan tersebut harus bebas dari sengketa, telah dikuasai secara sah oleh pemerintah kota atau BUMD, dan masuk dalam peruntukan industri sesuai RTRW dan RDTR kota.
Inilah yang membedakan antara kawasan yang sekadar “direncanakan” dengan kawasan yang betul-betul “siap dijual”. Jika pemerintah daerah masih menyerahkan urusan pembebasan lahan kepada investor, maka waktu dan biaya yang dibutuhkan bisa menjadi penghalang. Sebaliknya, bila lahan sudah tersedia dengan status legal yang jelas, ini menjadi jaminan kepastian yang dicari-cari oleh investor.
Tarakan memiliki beberapa aset lahan milik Pemkot atau BUMD yang sesungguhnya dapat diprioritaskan sebagai kawasan industri. Yang dibutuhkan adalah political will untuk memfokuskan sebagian lahan tersebut menjadi zona produktif dan mendatangkan multiplayer effect bagi perekonomian kota.
Kawasan Industri Siap Bangun
Lebih dari sekadar menyediakan lahan, kawasan industri ideal di Tarakan harus berstatus ready to build. Artinya, pemerintah sudah menyelesaikan tahapan awal yang biasanya justru menjadi kendala bagi swasta, seperti:
Dokumen Persetujuan Lingkungan (AMDAL) kawasan,
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Masterplan dan siteplan kawasan industri, Rencana jaringan jalan, drainase, listrik, air bersih, dan IPAL komunal.
Dengan demikian, investor tinggal fokus pada pembangunan fisik dan operasional industrinya masing-masing. Proses perizinan pun bisa dilakukan lebih cepat melalui skema Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), atau bahkan dibuka satellite office OSS di dalam kawasan itu sendiri.
Model ini telah diterapkan dengan sukses di beberapa kota, seperti Kawasan Industri Kendal (Jawa Tengah), Batam, dan JIIPE di Gresik. Kota-kota ini menyambut investor dengan kawasan yang tidak hanya strategis, tetapi juga siap pakai dan penuh kepastian. Tarakan, sebagai kota yang pernah menyandang predikat “The Little Singapore”, tentu tidak boleh ketinggalan.
Mengapa Tarakan Butuh Kawasan Industri?
Ekonomi Kota Tarakan selama ini ditopang oleh sektor jasa, perdagangan, dan perikanan. Namun, tanpa pilar industri yang kuat, ketahanan ekonomi daerah akan rentan terhadap fluktuasi pasar dan gejolak eksternal. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada sektor-sektor tersebut tidak cukup untuk menampung kebutuhan lapangan kerja, terutama bagi lulusan vokasi dan tenaga kerja usia produktif.
Lebih dari itu, Tarakan pernah memiliki visi besar sebagai “The Little Singapore”, karena letaknya yang sangat strategis sebagai kota pulau di utara Kalimantan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, dan dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten hinterland seperti Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung yang kaya akan sumber daya alam. Posisi ini ideal untuk menjadikan Tarakan sebagai pusat hilirisasi dan distribusi regional, memperkuat fungsinya sebagai trading hub bagi Kalimantan Utara.
Contohnya, selama ini banyak cold storage dan industri pengolahan udang beroperasi di Tarakan, padahal tambak-tambaknya berada di luar Pulau Tarakan. Ini menunjukkan bahwa peran Tarakan sebagai sentra pengolahan dan logistik kawasan telah berlangsung secara alamiah. Namun tanpa perencanaan kawasan industri yang matang dan terintegrasi, peran ini bisa stagnan atau bahkan tergeser oleh daerah lain.
Pengembangan kawasan industri siap bangun bukan berarti memulai dari nol. Justru sebaliknya, Tarakan memiliki peluang mengintegrasikan kawasan industri baru dengan beberapa industri eksisting yang telah memiliki akses pelabuhan dan infrastruktur awal, seperti:
PT Phoenix Resources International,
PT Kayan Marine Shipyard (galangan kapal dan aktivitas logistik).
Dengan menghubungkan kawasan baru dengan infrastruktur industri yang sudah berjalan, efisiensi logistik akan meningkat, dan peluang sinergi antar industri akan terbuka lebih luas.
Kawasan industri dapat memperkuat peran Tarakan dalam:
Industri pengolahan hasil laut dan perikanan,
Industri berbasis gas bumi dan energi terbarukan,
Industri kecil dan menengah berbasis SDA dari hinterland,
Selain menciptakan nilai tambah, kawasan industri juga akan merangsang pertumbuhan sektor penunjang seperti logistik, pelabuhan, transportasi, serta layanan teknis dan rekayasa.
Peluang Skema KPBU dan Kolaborasi BUMD
Pengembangan kawasan industri tidak harus selalu mengandalkan APBD. Salah satu skema pembiayaan yang sangat relevan adalah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam skema ini, peran pemerintah adalah sebagai penyedia lahan dan pengatur regulasi, sementara swasta fokus pada pembiayaan dan pembangunan infrastruktur kawasan.
Tarakan juga memiliki peluang membentuk kemitraan antara BUMD milik Pemkot dengan mitra strategis dari kalangan swasta nasional, termasuk pengembang kawasan industri. Model ini telah berhasil diterapkan di berbagai kota dan dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan jika dikelola secara profesional dan transparan.
Momentum RPJMD 2025–2030: Saatnya Bertindak
Pemerintah Kota Tarakan saat ini sedang menyusun RPJMD 2025–2030, yang akan menjadi cetak biru pembangunan lima tahun ke depan. Ini adalah waktu yang sangat strategis untuk menetapkan pengembangan kawasan industri siap bangun sebagai program prioritas daerah. Bila tidak dicantumkan dalam RPJMD, maka penganggaran dan dukungan lintas sektor akan terhambat.
Kota Tarakan tidak bisa hanya berharap pada investor yang datang sendiri. Dunia usaha saat ini sangat selektif, mereka memilih lokasi yang memberi kepastian legal, efisiensi logistik, dan kemudahan perizinan. Maka, inisiatif dari pemerintah kota dalam menyiapkan kawasan industri siap bangun adalah bentuk keberanian untuk menjawab tantangan zaman.
Penutup: Kota Kecil yang Berpikir Besar
Membangun kawasan industri bukan hanya soal menyediakan lahan dan infrastruktur, tetapi juga soal mengubah paradigma pembangunan kota. Tarakan tidak boleh puas sebagai kota jasa atau pelabuhan semata. Dengan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan, Tarakan bisa menjadi kota kecil yang berpikir besar – dan menjadikan kawasan industri siap bangun sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Langkah ini tidak hanya akan mendongkrak daya saing kota di mata investor, tetapi juga akan membuka lapangan kerja baru, memperkuat struktur ekonomi, dan menjadikan Tarakan lebih mandiri serta berkelanjutan. Allahu A’lam. (*)
Oleh: Subono Samsudi
Pemerhati lingkungan dan pembangunan, Ketua Komunitas Mantap Indonesia (KMI) Tarakan, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan SDA serta Perindagkop UMKM Kota Tarakan.
Discussion about this post