TARAKAN, Fokusborneo.com – Akselerasi pembangunan daerah kerap kali menghadirkan paradoks ekonomi yang menuntut kejelian membaca arah kebijakan, di mana pertumbuhan sektor riil yang melesat kencang harus berkejaran dengan daya tahan sektor finansial pendukungnya. Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini berada di titik persimpangan yang menarik, tatkala ekspansi bisnis yang masif beririsan langsung dengan dinamika likuiditas perbankan lokal.
Sebagaimana dikupas secara mendalam oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltara, Bapak Agus Taufik, yang didampingi Deputi Reza, pemahaman komprehensif terhadap pergerakan intermediasi perbankan menjadi kunci krusial untuk memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap berjalan sehat, stabil, dan berkelanjutan.
Pertumbuhan Ekonomi, Pengendalian Inflasi, dan Fenomena Perbankan
Berdasarkan data diseminasi laporan perekonomian yang disampaikan, kinerja ekonomi Kaltara pada Triwulan III-2026 mencatatkan pertumbuhan yang sangat impresif sebesar 6,34% (yoy), melompat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Capaian tersebut menempatkan Kaltara di peringkat ke-4 nasional sekaligus menduduki posisi pertumbuhan tertinggi di seluruh regional Kalimantan.
Dari sisi penawaran, mesin pertumbuhan utama digerakkan oleh Industri Pengolahan dengan memberikan andil sebesar 7,45%, sejalan dengan peningkatan produksi kayu serta penjualan komoditas baru berupa aluminium.
Di sisi lain, stabilitas harga tetap terkendali dengan baik, di mana inflasi gabungan 3 kota IHK di Kaltara pada Oktober 2026 tercatat sebesar 2,68% (yoy), berada dalam kisaran sasaran nasional 2,5±1%.
Posisi inflasi tahunan Kaltara ini merupakan salah satu yang terendah di Indonesia, yakni berada di peringkat ke-38 atau terendah kedua dari 38 provinsi.
Namun, di balik gemerlapnya angka pertumbuhan ekonomi tersebut, sektor perbankan di Kaltara menyimpan fenomena menarik sekaligus tantangan struktural yang memerlukan perhatian khusus.
Agus Taufik dan Deputi Reza menyoroti adanya anomali pada Triwulan III 2026, di mana penyaluran kredit perbankan melonjak tajam hingga 55,30% (yoy), sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) justru tertekan dan mengalami penurunan sebesar 9,43% (yoy).
Lonjakan kredit yang sangat drastis ini mengindikasikan tingginya permintaan pembiayaan untuk investasi maupun aktivitas operasional dunia usaha, khususnya di sektor industri pengolahan, infrastruktur, dan hilirisasi yang sedang berkembang pesat.
Kendati demikian, kondisi ini memicu pengetatan likuiditas perbankan atau peningkatan Loan to Deposit Ratio (LDR), di mana penyaluran kredit jauh melampaui pertumbuhan dana simpanan.
Penurunan DPK menunjukkan bahwa masyarakat dan pelaku usaha menggunakan dana tabungan maupun deposito mereka untuk ekspansi modal kerja, atau mengalirkan simpanan ke luar wilayah Kaltara.
Fenomena ini membawa implikasi ganda bagi perekonomian daerah. Dari sisi positif, penyaluran kredit investasi membuka peluang lapangan kerja baru, mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta mempercepat penyelesaian proyek strategis penunjang industri.
Namun di sisi lain, terdapat risiko dan tantangan nyata, seperti keterbatasan ruang kredit di masa depan akibat penyusutan likuiditas, potensi lonjakan kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) jika ekspansi tidak diimbangi kehati-hatian, serta potensi peningkatan biaya dana (cost of funds) apabila perbankan harus menaikkan suku bunga demi menghimpun dana.
Langkah Penguatan dan Mitigasi Risiko
Untuk merespons tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Pertama, peningkatan inklusi dan akses kredit UMKM lokal perlu terus didorong agar porsi pembiayaan tidak hanya didominasi oleh korporasi besar, tetapi juga menyentuh rantai pasok usaha mikro.
Perbankan juga perlu memperluas ekosistem pembayaran digital, seperti ekspansi merchant QRIS, untuk menahan likuiditas agar tetap berputar di dalam perbankan daerah.
Kedua, dari sisi mitigasi risiko, perbankan di Kaltara perlu memperketat manajemen risiko kualitatif melalui pemantauan profil debitur secara cermat.
Inovasi produk DPK, program tabungan daerah yang kompetitif, serta diversifikasi pendanaan melalui pasar uang antarbank atau dukungan kantor pusat menjadi instrumen penting untuk menjaga fleksibilitas fungsi intermediasi.
Sinergi pengawasan yang erat antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus terus ditingkatkan guna memastikan stabilitas sistem keuangan daerah tetap terjaga.
Menjaga napas panjang pertumbuhan ekonomi daerah menuntut keselarasan antara agresivitas ekspansi kredit dan ketahanan likuiditas perbankan lokal.
Kolaborasi erat antara perbankan, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta otoritas keuangan dalam menahan perputaran dana di dalam wilayah dan memitigasi risiko kredit bermasalah menjadi penentu keberhasilan intermediasi.
Keseimbangan pengelolaan keuangan regional inilah yang akan memastikan setiap rupiah pembiayaan yang mengalir mampu menggerakkan sektor produktif secara berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan Kaltara.
Oleh:
Dr. Ana Sriekaningsih.,S.E.,S.Th.,M.M
Direktur Politeknik Bisnis Kaltara
Anggota Forum Komunikasi Akademisi Penulis Populer Kebijakan BI
Discussion about this post