TANJUNG SELOR, – Saat masyarakat tengah disibukkan dengan persiapan jelang Lebaran, sejumlah oknum malah memanfaatkan momen ini dengan mencoba masuk ke negara tetangga untuk mengadu nasib menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural.
Fenomena ini menjadi sorotan senator DPD RI, Herman. Terutama warga luar Kalimantan yang hendak masuk ke Malaysia secara ilegal, melalui Kaltara.
“PMI nonprosedural yang menuju Malaysia melalui jalur Kaltara harus menjadi perhatian semua pihak,” katanya, Jumat (21/3/2025).
Menurutnya, karena tidak sedikit PMI yang ada di Malaysia, sementara tidak diketahui keberadaannya di negara orang.
“Infp yang saya terima, bahkan ada yang sampai meninggal atau sakit, tapi kita tidak tahu. Termasuk juga keluarganya juga tidak tahu. Seperti hilang komunikasi,” imbuhnya.
Ia berharap perhatian instansi terkait tidak hanya soal database, namun persoalan jalur-jalur yang kerap dilalui juga harus menjadi perhatian.
Pihaknya mendorong pengawasan lebih diperketat, untuk meminimalisir warga Indonesia mencoba peruntungan di Malaysia melalui jalur-jalur ilegal.
“Intinya kalau jalur-jalur ini kan pengawasan sih. Karena kalau kita lihat, yang masuk (ke Kaltara) pasti sesuai prosedural. Tapi yang keluar (Kaltara menuju Malaysia) ini yang pasti non prosedural. Makanya jalur-jalurnya harus di awasi cukup ketat,” tegas dia.
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, Asnawi menambahkan, Banyaknya PMI nonprosedural yang melintas di Kaltara ini cukup banyak.
Namun ia memastikan, hampir rata-rata PMI yang bekerja di Malaysia tanpa prosedur bukanlah warga Kaltara melainkan dari provinsi lain. Melainkan berasal dari Provinsi NTT, Sulawesi Selatan, Jawa serta beberapa daerah lainnya.
“Kalau PMI disini itu, yang nonprosedural itu yang dari luar Kaltara. Kalaua kita disini cukup minim lah PMI kita yang ke Malaysia. Kalaupun ada warga Kaltara yang ingin menjadi PMI, pasti melalui prosedural,” kata Asnawi.
Ia meminta kepada para calon PMI yang ingin mencari pekerjaan diluar negeri, diharapkan bisa melalui jalur-jalur resmi. Sehingga terhindar juga dengan permasalahan di negeri tujuan.
“Selalu kita sampaikan, kalau sesuai mekanisme, pasti aman. Koordinasi juga terus kami lakukan untuk mengurangi PMI yang terus masuk ke Malaysia. Kami juga ikut membantu jika ada yang dipulangkan karena ilegal. lalu kami pulangkan kembali ke daerah asalnya,” ungkapnya. (**)
