TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) dihadapkan pada situasi genting setelah adanya pemotongan signifikan terhadap Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026.
Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Arming, menegaskan kondisi ini menuntut Pemprov dan DPRD untuk bekerja ekstra keras dan memastikan skala prioritas pembangunan yang ketat.
Arming menyoroti dampak nyata dari penyusutan anggaran tersebut pada kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia memberi contoh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (PUPR), yang pada tahun 2025 hanya dialokasikan sekitar Rp96 miliar.
Anggota dewan tersebut menjelaskan alokasi dana untuk PUPR dinilai tidak maksimal.
Oleh karena itu, Komisi III DPRD telah berulang kali mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD agar mereka dapat lebih inovatif dalam melaksanakan program kerja. Angka Rp96 miliar yang diterima PUPR di tahun 2025 menjadi perhatian serius bagi Komisi III.
Menyikapi kondisi ini, Arming mendesak agar Pemprov dan DPRD Kaltara segera memikirkan cara serius untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, fokus harus dialihkan dari dana pusat ke potensi yang dimiliki provinsi sendiri.
Arming secara tegas menyatakan bahwa Kaltara memiliki potensi sumber daya alam dan aset-aset daerah yang harus dimanfaatkan secara optimal.
Ia menekankan pentingnya bagi pemerintah provinsi untuk mulai memfokuskan upaya pada pengembangan potensi ini sebagai jalan untuk meningkatkan pendapatan.
“Peningkatan PAD ini penting, sebab rendahnya pendapatan akan berdampak pada bagi hasil dari pusat dan mempersempit ruang fiskal daerah,” tegasnya.
Dengan pemotongan TKD yang sangat besar, Arming menekankan penentuan prioritas pembangunan harus dilakukan dengan sangat ketat. “Ini adalah problematika kita hari ini,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan menggarisbawahi perlunya memilah dengan ketat mana program yang benar-benar prioritas ketika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masuk.
Di tengah kondisi fiskal yang sedang menurun, ia mendorong agar peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan tidak luput dari perhatian utama Pemprov Kaltara, selain pembangunan infrastruktur fisik.
“Anggaran harus dibagi dengan sangat selektif untuk memastikan pendidikan tetap menjadi fokus,” tutupnya.(**)
Discussion about this post