Datu Iqro Ingatkan Perangkat Daerah Penyelesaian Laporan Akhir Tahun

TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., memimpin Apel Gabungan di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agatis, Senin (8/12) pagi.

Dalam arahannya, Datu Iqro mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera merampungkan seluruh pekerjaan yang masih berjalan dan melakukan evaluasi program kegiatan.

Udara Tarakan Mendekati Ambang Tidak Sehat, Warga Diminta Gunakan Masker

Kinerja Kesehatan Diakui Kemendagri, Tana Tidung Terbaik di Kalimantan

Hormati Adat dan Budaya Lokal, Yonif TP 922/Upun Taka Awali Pembukaan Lahan dengan Ritual Adat

Kota Balikpapan Status Masih Aman untuk Kualitas Udara, Himbau Warga untuk Jangan Membakar Lahan

“Ini bulan terakhir seluruh OPD itu berlomba-lomba untuk menyelesaikan programnya. Saya harap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kita bisa dibuat sebaik mungkin sehingga pemeriksaan tahun depan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” ucap Datu Iqro.

Datu Iqro mengatakan sebentar lagi akan memasuki tahun 2026 dan diketahui bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara mengalami penurunan.

Ia menyebutkan alokasi penurunan APBD ini dilakukan hampir di semua provinsi di Indonesia, terutamanya dalam hal Transfer Pusat ke Daerah (TKD).

“Jadi saya harapkan agar seluruh Perangkat Daerah dapat segera menginput program kegiatan untuk tahun 2026,” ujarnya.

Lebih jauh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menjelaskan dengan terjadinya penurunan alokasi APBD Kaltara 2026 ini juga akan berdampak terhadap program dan kegiatan-kegiatan di Kaltara

“Mau tidak mau harus kita anggarkan, menyesuaikan dengan anggaran kita yang ada. Jangan sampai kita memaksakan program kegiatan, akhirnya penghasilan kita yang pasti akan mengalami pengurangan,” tegasnya.

Datu Iqro meminta seluruh jajaran Perangkat Daerah dapat memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang wajib seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT Provinsi Kaltara.

“Kuncinya satu, Pemerintah Daerah (Pemda) yang bertahan itu Pemda yang PAD yang besar, jadi tidak terlalu mengharapkan dana transfer. Jadi tugas kita adalah bagaimana bisa menaikkan PAD kita,” pungkasnya. (dkisp)