TARAKAN – Sekitar 40 guru dari sekolah yang mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) di Kota Tarakan terpapar virus corona (Covid-19). Kasus tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPRD Kota Tarakan bersama Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tarakan, di ruang rapat Kantor DPRD Kota Tarakan di Jalan Jenderal Sudirman, Rabu (31/3/21).
Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan Sofyan Udin Hianggio mengatakan pemanggilan Disdik dan Dinkes ini untuk mempertanyakan persiapan PTM yang akan diterapkan di Kota Tarakan. Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang terungkap dari hasil simulasi PTM salah satunya terdapat guru terpapar Covid-19.
“Setelah simulasi PTM sekolah yang memenuhi syarat kan guru harus di swab ternyata ada kasus disitu dari 300 lebih guru yang ditracking itu ada sekitar 40 an yang terkonfirmasi positif dan ada 59 orang yang masih menunggu hasil. Belajar dari kejadian kemarin saya beranggapan, bahwa sebenarnya sudah ada kluster baru kemarin yaitu klaster simulasi,” kata Sofyan.
Temuan ini dikatakan Sofyan jadi masukan DPRD bahwa proses simulasi tidak berjalan sesuai harapkan karena ditemukannya guru yang terkonfirmasi positif Covid-19. DPRD tidak mempermasalahan dilakukan simulasi PTM, hanya saja menyayangkan PTM juga akan diberlakukan terhadap Taman Kanak-kanak (TK).
“Ternyata Dinkes dari awal tidak merekomendasikan TK untuk tatap muka. Persetujuan orang tua untuk PTM kan juga masih jadi perdebatan, karena ada beberapa sekolah yang dilakukan simulasi PTM ternyata presentase dibawah 50 persen. Ini jadi tanda tanya juga buat anggota dewan lebih banyak orang tuanya enggak setuju tapi tetap mau melaksanakan tatap muka,” ujar politisi Partai Golkar.
Dijelaskan Sofyan, rekomendasi IDI menyebutkan sekolah boleh melakukan PTM asal positivity rate Covid-19 dibawah 5 persen. Sedangkan Kota Tarakan positivity rate Covid-19 diangka 23 persen.
“Itu tidak memenuhi syarat sebenarnya. Kami sebenarnya tidak ingin menghalang-halangi, cuma kan harus dilihat dengan standar protokol kesehatan dan lain sebagainya. Selanjutnya kordinasi dengan Dinkes karena Dinkes yang paling tahu sebenarnya yang terjadi,” jelas Opan sapaan sehari-hari Sofyan Udin Hianggio.
Ditegaskan Opan, DPRD meminta sebelum dibuka PTM, semua guru dilakukan vaksinasi untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 dilingkungan sekolah. DPRD juga meminta PTM dibuka bersamaan tahun ajaran baru Juli 2021.
“Tadi kami tanya ternyata dari 150 ribuan lebih, baru 6.000 yang tervaksin. Makanya kami minta kalau memang mau betul-betul pemerintah mau PTM, silakan kita persiapkan untuk vaksin dulu guru-guru ini. Dari hasil pantauan Dinkes, mereka guru tidak melaksanakan prokes malah berdekat-dekatan ini yang kami takutkan jangan sampai terjadi kluster baru seperti itu,” ucap pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Tarakan.
Dikatakan Sofyan, DPRD juga mempertanyakan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan PTM. Di dalam pembahasan APBD 2021 Kota Tarakan, tidak ada alokasi anggaran untuk PTM.
“Tadi saya tanyakan anggarannya ini dari mana, pemerintah kan tidak mempersiapkan itu dalam pembahasan juga tidak ada. Seandainya itu dipenuhi pemerintah, tidak apa kita aman untuk kondisi pendanaannya itu. Yang ada untuk daring itu pun dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” tegas pria juga menjabat Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Tarakan.
DPRD tegas mengatakan tetap tidak menyetujui dilakukan PTM dalam waktu dekat. DPRD Kota Tarakan meminta PTM diberlakukan pada tahun ajaran baru dengan tetap memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta positivity rate sesuai rekomendasi IDI.
“Kalau dari Komisi II apa sih urgensinya harus buru-buru PTM. Maksud saya tunggulah dulu, ini saja belum PTM sudah ada yang terkonfirmasi. Setelah vaksin betul-betul aman ya baru kita melakukan tahapan walaupun sebenarnya sebelum tahun ajaran baru nanti tidak apa-apa kita simulasi untuk anak-anak supaya mengetahui proses dan lain sebagainya,” tutup Sofyan.(Wic)
Discussion about this post