TARAKAN – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun pembelajaran 2021/2022 di Kota Tarakan, bakal dilakukan dengan dua metode yaitu online dan offline.
Hal tersebut, diungkapkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD dengan Dinas Pendidikan (Disdik) di Kantor DPRD Kota Tarakan , Rabu (2/6/21).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan Muhammad Yusuf mengatakan, dalam RDP Disdik menyampaikan persiapan PPDB di Kota Tarakan sudah hampir 100 persen. Petunjuk Teknis yang menjadi dasar PPBD, sudah ditandatangani Wali Kota Tarakan.
“Teman-teman Disdik telah menyusun juknis menyangkut masalah zonasi, prestasi, afirmasi, dan kepindahan orangtua atau wali. Itu merupakan syarat dalam proses PPBD tahun pengajaran 2021,” ujarnya.
Yusuf menjelaskan, Komisi II telah meminta kepada Disdik untuk bersinergi dengan semua pihak terkait, supaya PPBD berjalan lancar. Upaya ini telah dilakukan Disdik dengan membedah terkait jumlah lulusan SD dan daya tampung SMP.
“Ada 2 metode pendaftaran nantinya metode online dan offline, karena memang tidak bisa terhindarkan keberadaan masyarakat ada yang langsung ke sekolah. Disisi lain juga kadang-kadang secara online inikan kita tidak tahu teknologi itu ada saja kendala yang dihadapi, tapi mudah-mudahan dalam pelaksanaannya nanti semua bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Pria biasa disapa Yusuf Middu menambahkan, untuk persiapan PPDB, Disdik tinggal melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait juknis pelaksanaannya. Sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi berkenan dengan PPBD tahun pembelajaran 2021/2022.
“Ini tinggal bagaimana memberikan informasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat, supaya bisa dipahami dan pada akhirnya masyarakat bisa melakukan pendaftaran dimasanya nanti,” ucapnya.
Dijelaskan Yusuf Middu, meskipun sudah ada penambahan beberapa sekolah baru SMP, tapi masih ada sekitar 100 orang lulusan SD belum bisa tertampung di sekolah negeri.
“Kalau kita lihat dari keluaran SD yang akan masuk ke SMP, menurut informasi dalam RDP masih ada kurang lebih 100 yang belum tertampung. Makanya sekolah swasta harus memperhitungkan sejauh mana tingkat kualitas proses belajar mengajar, karena itu juga menjadi penting merupakan salah satu penilaian masyarakat,” katanya.
Disampaikan Yusuf Middu, Komisi II berharap dalam proses perencanaan dan pelaksanaan PPDB, bisa berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kekacauan seperti sebelumnya.
“Kami yakini semua unsur sudah siap-siap dari awal, tentunya dengan dasar evaluasi dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya PPDB nantinya bisa berjalan lancar,” tutupnya.(Wic)
