TARAKAN, Fokusborneo.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) meminta perhatian serius dari Pemerintah Pusat dan Daerah terkait upaya percepatan pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan di kawasan perbatasan.
Langkah ini, sebagai kunci untuk menjamin pemerataan layanan dan kualitas pembelajaran bagi seluruh anak di provinsi tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Rahman, menyatakan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah merupakan prioritas mendesak. Ia menyebutkan masih banyak institusi pendidikan di perbatasan terutama di Krayan, Lumbis, dan Tulin Onsoi yang menghadapi tantangan berupa keterbatasan ruang kelas dan fasilitas penunjang.
Rahman menggarisbawahi beberapa kebutuhan spesifik yang harus segera ditindaklanjuti untuk mendukung aksesibilitas pendidikan.
Ia menyoroti pentingnya segera membangun SLB di Pulau Sebatik.”Kami berharap pembangunan SLB di Sebatik segera terealisasi. Hal ini penting agar anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan yang layak tanpa harus bepergian jauh ke Pulau Nunukan,” jelas Rahman, Rabu (19/11/25).
Lebih lanjut, ia menekankan pembangunan fasilitas fisik harus diiringi dengan peningkatan infrastruktur penunjang, termasuk akses jalan dan koneksi internet.
”Ketersediaan jaringan telekomunikasi merupakan prasyarat mutlak bagi pendidikan masa kini. Kami berharap Pemerintah Pusat dapat segera merealisasikan pemerataan jaringan internet di wilayah perbatasan Kaltara,” harapnya.
Rahman menegaskan pemerataan akses pendidikan adalah tanggung jawab bersama, mengingat status Kaltara sebagai gerbang perbatasan Indonesia. Ia menekankan kualitas pendidikan di daerah terluar harus setara dengan fasilitas yang ada di wilayah perkotaan.
”Kami menjamin bahwa setiap anak di perbatasan harus mendapatkan pendidikan terbaik. Oleh karena itu, fasilitas sekolah harus dioptimalkan agar tidak ada lagi hambatan dalam proses belajar mengajar,” imbuhnya.
Komisi IV DPRD Kaltara, menurut Rahman, berkomitmen untuk terus mendorong Pemerintah Provinsi agar mengalokasikan anggaran secara proporsional guna mendukung perbaikan kualitas pendidikan.
”Keseimbangan antara sarana yang memadai, ketersediaan tenaga pendidik, dan akses yang baik adalah kunci. Kami sangat yakin bahwa dengan sinergi ini, kualitas lulusan di perbatasan akan setara dengan wilayah perkotaan,” tutup Rahman.(**)
Discussion about this post