TARAKAN, Fokusborneo.com – Kabar pahit bagi dunia pendidikan di Kalimantan Utara (Kaltara) mencuat dalam agenda Reses Anggota DPRD Provinsi Kaltara, Syamsuddin Arfah, yang digelar di Rumah Makan Mak Etek, Minggu (15/2/26).
Di hadapan puluhan anak muda dari generasi Z (Gen Z) dan para ibu rumah tangga, terungkap fakta mengejutkan mengenai pemangkasan drastis anggaran beasiswa tahun 2026.
Syamsuddin Arfah mengungkapkan kekecewaan mendalam atas kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang memangkas dana beasiswa secara ekstrem. Dari pagu awal sebesar Rp15 miliar, kini anggaran tersebut hanya tersisa Rp5 miliar.
Kondisi ini diperparah dengan adanya kewajiban kerja sama yang sudah terikat dengan berbagai perguruan tinggi.
”Dari Rp5 miliar itu, yang wajib karena sudah ada kerja sama dengan perguruan tinggi nilainya sudah Rp3 miliar lebih. Berarti sisanya tidak sampai Rp2 miliar. Bayangkan, uang Rp2 miliar mau dibagi untuk mahasiswa se-Kaltara? Dapatnya berapa?” ujar Syamsuddin.
Pemotongan ini memicu kekhawatiran besar di kalangan mahasiswa dan orang tua yang hadir dalam reses tersebut.
Aspirasi warga menuntut agar pemerintah tidak mengorbankan sektor pendidikan meski kondisi keuangan daerah sedang mengalami tekanan akibat pengurangan dana dari pusat awalnya APBD Rp3,6 triliun menjadi Rp2,4 triliun.
Syamsuddin menilai, jika anggaran ini tidak segera diperbaiki, hal ini akan menjadi blunder besar bagi citra dan kualitas sumber daya manusia di Kaltara.
Selain beasiswa, ia juga menyoroti nasib guru-guru SMA negeri dan swasta yang tunjangannya saat ini tidak tersedia di mata anggaran.
Merespons keluhan warga dan kondisi riil di lapangan, Syamsuddin Arfah menegaskan posisi DPRD Kaltara untuk memperjuangkan hak pendidikan masyarakat.
DPRD berharap agar anggaran beasiswa dikembalikan minimal ke angka Rp15 miliar. Jika tidak memungkinkan di murni, maka diperjuangkan di anggaran perubahan.
Syamsuddin meminta pemerintah daerah menyiapkan administrasi sejak dini agar saat anggaran tersedia di perubahan, proses penyaluran tidak terkendala teknis.
Mengingat pemotongan ini dampak dari berkurangnya transfer pusat, Syamsuddin menekankan pentingnya pemprov melakukan komunikasi intensif ke Jakarta untuk menjemput dana-dana tambahan.
”Harapan kami di DPRD jelas, kembalikan ke Rp15 miliar. Kita harus cari solusinya. Jangan sampai masa depan anak-anak kita dikorbankan hanya karena alasan anggaran tidak ada,” pungkasnya.(*/mt)
Discussion about this post