MAKASSAR – Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komite II DPD RI yang diketuai Hasan Basri melakukan kegiatan tinjauan lapangan yang menjadi fokus pengawasan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara di Propinsi Sulawesi Selatan, Senin (22/3/21).
Setibanya di Jalan Tol Ujung Pandang seksi 3, Tim kunker disambut oleh Direktur Teknik dan Operasional PT. Margautama Nusantara, Ismail Malliungan.
“Izinkan saya melaporkan bahwa jalan tol ini alhamdulillah pada tanggal 18 Maret kemarin telah diresmikan oleh Bapak Menteri PUPR dan dilintasi perdana oleh Bapak Presiden pada sore harinya. Terima kasih atas dukungan bapak dan ibu sekalian,†tuturnya.
Posisi jalan tol sangat strategis di Makassar, karena menghubungkan pelabuhan, bandara, kawasan bisnis dan kawasan industri. Jalan tol tersebut dibangun dengan menggunakan 100% produk lokal.
Sejak 19 Maret 2021, jalan tol sudah dipakai masyarakat dengan menggunakan tarif tol existing sampai dengan terbitnya Keputusan Menteri PUPR terkait penyesuaian tarif yang diperkirakan terbit di bulan April 2021.
“Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan kita. Pengaruh pendanaan yang kurang dan pengadaan tanah masih menjadi penyebab ketertinggalan pembangunan jalan tol Indonesia dengan China,†ucap Senator asal Sulawesi Tengah, Lukky Semen.
Akan tetapi, pembangunan Jalan Tol Ujung Pandang seksi 3 ini patut diapresiasi karena dibangun dengan optimasi desain tanpa pembebasan lahan. “Penetapan tarif tol perlu menjadi perhatian agar nominal tarif yang ditetapkan benar-benar layak untuk masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri.
Tim kunker Komite II DPD RI melanjutkan perjalanannya menuju Makassar New Port. Setibanya disana, Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia IV, Prakosa Hadi Takariyanto sudah siap menyambut rombongan.
Hasan Basri memastikan kembali titik lokasi pelabuhan yang akan terkoneksi dengan jalan tol yang akan terpecah menjadi dua arah, menuju Kabupaten Maros dan Kabupaten Takalar. Senator asal Kalimantan Utara tersebut juga memastikan kembali jalur kereta api yang akan menopang aksesibilitas Makassar New Port.
PT. Pelabuhan Indonesia IV telah berdiskusi juga dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR untuk tarif biaya masuk pelabuhan yang diharapkan ke depan dapat terintegrasi menjadi satu tarif bersama dengan tarif tol.
Hasan Basri juga turut menekankan penghijauan wilayah Makassar New Port. Disampaikan oleh Prakosa Hadi Takariyanto bahwa rencana ke depan wilayah di sekitar pelabuhan baru ini akan ditanami bakau.
Sedangkan Senator asal Sulawesi Utara, Stefanus B.A.N. Liow, yang akrab disapa dengan Stefa, turut menekankan pentingnya peran serta antar kelembagaan dalam mendukung Proyek Strategis Nasional.
Tim kunker Komite II DPD RI diketuai oleh Hasan Basri (Kaltara), dan diikuti oleh Anggota Komite II DPD RI yaitu Amaliah (Sumsel), Fahira Idris (DKI), Aa Oni Suwarman (Jabar), Denty Eka Widi Pratiwi (Jateng), M. Afnan Hadikusumo (DIY), Adilla Aziz (Jatim), Angelius Wake Kako (NTT), Yustina Ismiati (Kalteng), Stefanus (Sulut), Lukky Semen (Sulteng), Waode Rabia (Sultra), Dewi Sartika Hemeto (Gorontalo) Namto Roba (Malut) dan Mamberob (Papua Barat).(**)
