JAKARTA – Membahas program kerja tahun 2021 dan 2022, Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Senayan, Jakarta, Jumat (11/6/21). Pada rapat ini, Wakil Ketua DPD RI Hasan Basri juga perwakilan Kalimantan Utara menyampaikan 6 usulan program kerja prioritas kepada Kemendag tahun anggaran 2021 dan 2022.
Dalam kesempatan ini, Senator asal Kaltara meminta agar Kemendag memberikan izin dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengimpor beberapa bahan pokok dari Negara tetangga seperti Malaysia yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat perbatasan di Kaltara.
“Sejak Malaysia Lockdown, daerah perbatasan seperti Pulau Sebatik disana harga Gas LPJ mencapai 1 juta lebih, demikian juga harga semen jauh lebih mahal. Kalau seharusnya secara aturan Internasional tidak boleh melarang aktifitas perdagangan. Kira-kira bagaimana solusi dan tindaklanjut dari Pak Menteri,†ucap HB.
Hasan Basri juga menyampaikan untuk memperkuat peran pasar rakyat dalam perekonomian suatu daerah, perlu dukungan dari Kemendag dengan melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 7 Tahun 2014.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan sejak awal tahun 2020 Indonesia dihadapkan dengan pandemi Covid-19, Kemndag telah mengambil sejumlah Langkah untuk menjaga harga bahan pangan tetap stabil dan kebutuhan pokok tetap tersedia. Salah satunya dengan memantau harga dan pasokan secara intens khususnya di pasar-pasar rakyat.
“Terkait dengan kenaikan harga di perbatasan, saya sudah mendelegasikan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk memberikan kemudahan-kemudahaan di daerah perbatasan Kaltara. Saat yang bersamaan saya pun sudah berbicara dengan Menteri Investasi kita, akan membuat sarana logistik di daerah perbatasan Kaltara,†beber Mendag.
Mendag juga menjelaskan pasar rakyat merupakan sektor penggerak ekonomi kerakyatan, makanya dengan revitalisasi, eksistensi pasar rakyat dapat memperkuat daya saingnya terhadap toko-toko modern. Selain itu konsep pembangunan/revitalisasi pasar rakyat tidak hanya sekedar pembenahan bangunan fisik, tetapi juga nonfisik terkait dengan pengelolaan pasar dan integrasi dengan sektor-sektor lain.
“Kita akan mencoba sebanyak mungkin. Pembangunan pasar berbasis kerakyatan merupakan visi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Pasar rakyat harus bisa bersaing dengan pasar modern karena hajat hidup orang banyak terdapat disitu, kalau sampai tergeser dengan pasar modern akan menjadi konflik ketimpangan ekonomi yang ada di daerah Indonesia,†ujar Mendag.
Sementara itu, sesuai dengan arah visi misi Presiden yang telah dituangkan dalam RPJPN 2005-2025, untuk terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa, Wakil Ketua DPD RI menyampaikan 6 usulan program kerja kepada Kemendag untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kaltara.
Berikut 6 usulan program prioritas Hasan Basri kepada Kemendag
1. Pembangunan pasar berbasis Kerakyatan
2. Revitalisas dan optimalisasi pasar tradisional
3. Pelayanan perizinan dan fasilitasi ekspor-impor
4. Fasilitasi promosi hasil komoditi Kaltara ke tingkat nasional dan pasar internasional
5. Memberikan stimulan/bantuan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kaltara sebagai ujung tombak kebangkitan ekonomi masyarakat khususnya dalam menghadapai dampak bencana pandemi Covid-19
6. Mendorong dan mengatur para pelaku usaha, khususnya pengembang, untuk berani melakukan investasi pembangunan kawasan industri di daerah perbatasan.(Tim HB)
Discussion about this post