TARAKAN – Menghadapi masuknya investasi yang begitu besar di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI), serta pembangunan PLTA (pembangkit listrik tenaga air), kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kaltara menjadi perhatian. Utamanya kesiapan tenaga kerja lokal.
Hal tersebut, disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kaltara Syamsuddin Arfah saat melakukan kunjungan ke UPTD Lembaga Latihan Kerja (LLK) Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tarakan, Jumat (4/3/22). “Kami tadi diskusi dan sharing terkait persiapan tenaga kerja untk menyongsong KIPI, yang kini dimulai pembangunannya,” kata Syamsuddin saat diwawancarai awak media.
Dikatakan Syamsudin, menghadapi dua mega proyek itu, ada dua opsi tenaga kerja perlu disiapkan. Yaitu, reguler dan non reguler. Reguler itu melihat kapasitas pendidikan seseorang, baik SMK/SMA, maupun perguruan tinggi.
“Selain itu kita juga harus bisa memproyeksikan apa saja yang kelak dibutuhkan untuk KIPI. Baik dari hal yang sederhana kita harus bisa melakukannya, agar kita tidak mengambil SDM dari luar Kaltara. Itu semua harus kita persiapkan mulai sekarang,” kata politisi PKS itu.
Selain mempersiapkan secara reguler melalui pendidikan formal, juga harus dipersiapkan keterampilan/keahlian dari awal melalui pelatihan. Maka itu Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja harus pro aktif menyelenggarakan pelatihan untuk menyiapkan tenaga terampil. “Salah satunya melalui BLK,” tandas mantan anggota DPRD Kota Tarakan 3 periode.
Di sisi lain, para calon tenaga kerja yang disiapkan juga harus mempunyai sertifikasi yang diakui. “Jadi nanti kita mencoba berdiskusi untuk bekerjasama dengan BLK yang ada di Kaltara,” imbuh pria yang juga menjabat Ketua Pengprov PBFI Kaltara.
Dilihat dari fokus Disnaker yang belum terlalu signifikan ke arah KIPI dan PLTA, DPRD berharap kepada Disnakertrans Provinsi Kaltara harus turun ke Kabupaten/Kota untuk saling berbagi dan diskusi berbagai hal baik program, sarana prasarana, informasi hingga anggaran.
“Kita harus melakukannya untuk mempersiapkan ke depannya. Diharapkan semua sudah dapat tahu, siapa melakukan apa, setelah itu pemerintah Provinsi juga harus menyiapkan dengan matang perencanaannya,” ujar mantan Ketua DPD PKS Kota Tarakan.
Sedang Kabupaten dan Kota dikatakan Syamsudin, juga harus mempertimbangkan sarana dan prasarana serta pelatihnya. Apalagi mengingat BLK di Kaltara ini baru ada dua tempat yaitu di Tarakan dan Nunukan.
“Sehingga proses ini tidak bisa dilakukan sekali atau dua kali saja, agar kedepannya dapat dilakukan dengan matang,” tambah Syamsudin.
Sementara itu, dalam kunjungan ke UPTD LLK Kota Tarakan, selain Syamsuddin turut dalam kunjungan ke BLK ada anggota DPRD Kaltara lainnya diantara H. Muhammad Saleh P Khar, Yancong, Markus Sakke dan Andi Hamzah.(Ad/Can)
