TANJUNG SELOR – Terjadinya kelangkaan minyak goreng dan tingginya harga yang menjadi isu nasional dalam beberapa bulan terakhir, juga terjadi di Kalimantan Utara (Kaltara) yang notabene sebagai daerah penghasil kelapa sawit.
Seperti diketahui kelapa sawit merupakan bahan utama untuk pembuatan minyak goreng. Kondisi tersebut sangat disayangkan Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Mudain.
Bahkan saat rapat dengar pendapat bersama stakeholder terkait di DPRD Kaltara, Senin (28/03/22), politisi Partai Demokrat itu menyoroti tajam fenomena ini.
Dia menyebut, jangan sampai ada ungkapan “tikus mati di lumbung padiâ€. Makna dari ungkapan tersebut, jangan sampai Kaltara sebagai daerah penghasil kelapa sawit yang sangat besar, sementara masyarakatnya menjerit karena sulit mendapatkan minyak goreng.
“Bahan pembuat minyak goreng di Kaltara melimpah. Pabrik CPO banyak. Sungguh ironis, kalau sampai terjadi kelangkaan minyak goreng,†kata Mudain.
Atas kondisi ini, DPRD Kaltara menyarankan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan perusahaan kelapa sawit, agar perusahaan tidak hanya memproduksi CPO. Namun juga bisa dibangun pabrik turunannya, salah satunya minyak goreng di sini,†tegas pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPW Partai Demokrat Kaltara.
Dengan adanya pabrik minyak goreng di Kaltara, lanjut dia, paling tidak bisa memotong jalur distribusi yang selama ini kerap menjadi kendala.
“Tidak perlu lagi harus menunggu pengiriman dari Pulau Jawa, kalau sudah ada pabrik di sini pengiriman lebih dekat, yang otomatis berpengaruh dengan harga,†ungkap dia.
Di sisi lain, lanjutnya, juga akan menambah nilai ekonomi.
Seperti diketahui, menyikapi situasi terkini, utamanya terkait kelangkaan minyak goreng yang masih terjadi hingga kini, DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat dengar pendapat, dengan mengundang para pihak terkait pada Senin (28/03/22).
Rapat yang dilangsungkan di Ruang Rapat Utama Gedung Dewan ini, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, dengan didampingi Ketua Komisi II Ahmad Usman.
Selain para anggota DPRD, utamanya dari Komisi II, hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut dari OPD terkait Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan. Diantaranya Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM, Satpol PP.
Hadir juga Danrem 092/Maharajalila Brigjend TNI Rifki, perwakilan Kapolda Kaltara, pihak agen dan distributor, serta pihak terkait lainnya.
Pertemuan menitikberatkan mencari persoalan yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng, berikut tingginya harga di masyarakat. Selanjutnya dibahas juga bagaimana solusi untuk mengatasinya. Baik itu solusi jangka pendek maupun jangka panjang.
“Terutama lagi, menjelang bulan Puasa Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Perlu dilakukan pemetaan, baik dalam distribusi maupun stoknya,†kata Albert–sapaan akrab ketua DPRD Kaltara.
Ketua Komisi II DPRD Ahmad Usman menambahkan, sebelumnya pihak Komisi II telah melakukan pertemuan bersama OPD terkait di Tarakan, dan dalam pertemuan ini merupakan tindak lanjut, yang nantinya dilanjutkan dengan langkah nyata yang dilakukan oleh OPD terkaitnya.
“Tadi disampaikan oleh pihak distributor, kalau kendalanya adalah dari pihak produsen. Di mana, distribusinya sedikit terhambat. Bahkan dari biasanya mendapat jatah 2-3 kontainer per bulan. Sekarang satu kontainer pun sulit, harus antri di pabrik,†ungkap Aman sapaan akrap Ahmad Usman.
Untuk itu, melalui pertemuan ini dibahas lebih jauh, untuk mencari solusi-solusi terbaik agar stok minyak goreng di Kaltara bisa mencukupi.
Kemudian terkait dengan harga, karena Pemerintah Pusat sudah menetapkan harga yang disesuaikan dengan mekanisme pasar, DPRD berharap harga yang berlaku di masyarakat tidak dipermainkan, apalagi sampai terjadi lonjakan.(Can/ad)
