TANJUNG SELOR – Rapat kerja antara DPRD dengan pihak perusahaan pengembang wilayah Kawasan Industri Pelabuhan Indonesia (KIPI) Tanah Kuning Kabupaten Bulungan, bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tekhnis antara lain Bappeda Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Dinas PUPR Perkim dan DPMPTS Kaltara, menghasilkan beberapa gambaran tentang progres beberapa kegiatan sejumlah megaproyek di Provinsi ke 34 di Indonesia ini.
Rapat kerja tersebut dilangsungkan diruang rapat dewan, Senin (30/5/22).
Diwawancarai seusai rapat, Ketua DPRD Kaltara, Alberthus Silfanus Marianus ST, mengatakan, dalam rapat pihak dewan hanya mengkonfirmasi bagaimana progres report dari perkembangan pelaksanaan kegiatan PLTA Kayan, PT KHE, serta menanyakan kawasan KIPI, Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, kemudian progres pembangunan kantor DPRD Provinsi Kaltara.
Sementara dari PT KHE mengatakan, mereka sedang dalam proses rekonstruksi yang persiapan nya memang diwilayah bendungan 1 posisi di tugu 5 diwilayah kecamatan Peso, Bulungan. Membuat akses jalan kelokasi menuju tugu 5 tersebut sekitar 4,5 kilometer serta tahapan lain nya baik secara tekhnis maupun alat pendukung seperti bahan peledak (handak) juga dipersiapkan mereka.
Lalu berikutnya seperti perijinan-perijinan lain, dan ini tidak gampang ada sekitar 43 ijin yang disampaikan oleh pihak perusahaan terkait dengan proses sampai ke prakonstruksi ini.
“Jadi bendungan pertama akan segera dilaksanakan, tapi masih dilihat perkembangan kedepan oleh pihak DPRD sampai dimana progres yang dilaksanakan, †ujar Albert sapaan ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
Kalau wilayah KIPI, dari kawasan tersebut pemberian ijin sudah dikantongi oleh pihak perusahaan, antara lain tiga perusaahaan yang ditunjuk yaitu PT KIPI, PT Kalimantan Industri, PT KPP dan PT ITSI.
“Dari sekian perusahaan masing-masing punya kawasan tertentu, minimal 7 tenan atau tujuh perusahaan yang akan masuk sebagai mitra, sementara beberapa perusahaan seperti terurai diatas merupakan pemegang lokasi, †tandas Albert.
Misal ada perusahan industri lain yang mau masuk bergabung, harus mendaftar kepada perusahan pemegang dilokasi yang telah ditetapkan.
“Kalau kita lihat 7 perusahan dikalikan 3 lokasi itu maka ada 21 investor yang akan masuk menanamkan modalnya dikawasan KIPI tersebut, †tambah Alberthus Silfanus Marianus ST.
Justru itu lanjut ketua dewan, pihak nya ingin melihat efeknya dalam rekrutmen tenaga kerja, serta dari sektor-sektor lain nya.
Untuk itu pihak DPRD meminta masterplant nya, serta mendampingi pihak dewan untuk meninjau langsung lokasi dilapangan, guna melihat titik nol nya dimana dan batas akhir areal tersebut.
Supaya bisa dilihat dengan jelas update progres kegiatan. Lalu setiap tiga bulan sekali diadakan pertemuan dalam rangka untuk mengupdate progres apa saja yang sudah dilaksanakan.
“Untuk progres ganti rugi lahan sudah berjalan, dengan luasan areal keseluruhan 10.100 Hektar, †imbuhnya.
Hanya saja beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menginginkan agar luasan areal KIPI ditambah lagi sekitar 20.000 H, Oleh sebab itu tim dari PUPR Perkim Kaltara sekarang masih mencari lahan tambahan tersebut.(**)
Sumber : Jurnal Kaltara/Humas Setwan
