TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tengah menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan kemandirian pangan, khususnya pada komoditas telur ayam. Tingginya kesenjangan antara produksi lokal dan kebutuhan masyarakat mendorong perlunya langkah strategis dan kolaboratif untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Berdasarkan data Neraca Pangan 2026 dari Dinas Ketahanan Pangan (DKPK) Kaltara, produksi telur lokal saat ini baru mencapai sekitar 2.108 ton per tahun. Sementara itu, kebutuhan masyarakat melonjak hingga 25.685 ton per tahun. Artinya, terdapat defisit pasokan lebih dari 23 ribu ton yang selama ini dipenuhi dari daerah lain seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk DPRD Kaltara. Ketua Komisi III DPRD Kaltara sekaligus Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kaltara, Jufri Budiman, menegaskan pentingnya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memperkuat sektor peternakan lokal.
“Kebutuhan telur kita sangat tinggi. Pemerintah daerah perlu hadir dengan program nyata yang mampu mendorong produktivitas peternak, mulai dari penyediaan infrastruktur hingga dukungan usaha yang berkelanjutan,” ujarnya, Selasa (17/03/2026).
Sebagai upaya solusi, Jufri menawarkan sejumlah skema strategis yang dinilai dapat mempercepat peningkatan produksi telur di Kaltara. Salah satunya adalah penguatan infrastruktur peternakan melalui pembangunan kandang modern seperti sistem cage, deep litter, maupun aviary. Selain itu, dukungan bibit unggul dan penyediaan pakan melalui konsep pertanian terpadu juga menjadi bagian penting dalam mendorong efisiensi produksi.
Dalam skema ini, hasil produksi peternak dapat dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda) sebagai bagian dari mekanisme pengembalian investasi secara bertahap, sekaligus menjamin keberlanjutan usaha peternak.
Selain itu, optimalisasi peran koperasi juga dinilai krusial. Koperasi diharapkan mampu menyediakan sarana produksi ternak (sapronak) dengan harga terjangkau, sekaligus berperan sebagai offtaker yang menyerap hasil panen peternak dengan harga yang stabil.
Tidak hanya itu, intervensi langsung pemerintah melalui Perusda dari hulu hingga hilir juga menjadi opsi strategis. Mulai dari penyediaan kandang, pembibitan, hingga distribusi ke pasar, langkah ini diyakini mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat kontrol distribusi di tingkat daerah.
Di sisi lain, tingginya harga pakan menjadi tantangan utama yang dihadapi peternak. Biaya pakan bahkan dapat mencapai 50 persen dari total biaya produksi, sehingga berdampak langsung pada harga jual telur di pasaran.
Untuk mengatasi hal tersebut, pembangunan pabrik pakan lokal menjadi solusi jangka panjang yang dinilai efektif. Dengan memanfaatkan potensi bahan baku yang tersedia di Kaltara, biaya produksi dapat ditekan, sehingga harga telur di tingkat konsumen menjadi lebih terjangkau dan stabil.
“Pemerintah daerah perlu berani mengambil langkah strategis, termasuk berinvestasi dalam pembangunan pabrik pakan. Ini penting untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing peternak lokal,” tambah Jufri.
DPRD Kaltara pun menyatakan komitmennya untuk mendukung dari sisi penganggaran, selama program yang dijalankan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah.
Melalui sinergi antara pemerintah, peternak, koperasi, dan Perusda, Kaltara diharapkan mampu keluar dari ketergantungan pasokan luar daerah dan secara bertahap mewujudkan kemandirian pangan, khususnya pada komoditas telur ayam.(**)
Discussion about this post