Menu

Mode Gelap

Politik

Minta Penjelasan soal Pembangunan Kantor DPRD Kaltara, Komisi 3 Panggil Dinas PUPR-Perkim


					Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara Jufri Budiman. Foto : Ist Perbesar

Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara Jufri Budiman. Foto : Ist

TANJUNG SELOR – Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), menggelar Rapat Kerja Bersama Dinas PUPR-Perkim Kaltara terkait rencana pembangunan Kantor DPRD Kaltara, Senin (13/6/22).

Ketua Komisi 3 DPRD Kaltara, Jufri Budiman mengatakan, terkejut melihat detail terkait dengan pembangunan Kantor DPRD Kaltara. Mulai dari satuan harga, item pekerjaan, bukti kepastian sesuai standar serta aturan dan lainnya.

Pertemuan ini, juga untuk mengetahui kabar miring di masyarakat dalam beberapa minggu terakhir. Baik yang beredar melalui media sosial dan di ruang-ruang publik. Dimana diisukan jika anggaran nominal senilai Rp206 miliar ini mengalami pembengkakan dan terlalu besar.

width"250"

“Kami harus berpikir cepat ambil langkah agar ini tidak terlalu bias kemana-mana. Salah satunya dengan meminta penjelasan langsung dari Dinas PUPR sebagai leading sektor,” kata Jufri kepada awak media.

width"400"
width"450"
width"400"

Lanjut dia, Dinas PUPR-Perkim Kaltara memaparkan jika harga satuan pekerjaan gedung ini adalah Rp17 juta per meter. Angka ini tergolong besar karena bukan hanya pekerjaan fisik bangunan saja.

Namun juga mencakup pembukaan lahan, pematangan lahan, mekanikal elektrikal, meubeler, desain interior dalam dan luar ruangan dan fasilitas penunjang lainnya.

width"300"

“Sebelum dipaparkan kepala dinas, saya kira juga terlalu mahal nih. Tapi kenapa bisa timbul sampai Rp17 juta per meter itu, karena ada banyak pekerjaan yang dilakukan di dalamnya,” papar Jufri.

Pihak legislator juga telah mendapat kepastian jika nominal tersebut tidak melanggar aturan. Sehingga tidak ada intervensi untuk menurunkan anggaran nominal itu. Mengingat Kantor DPRD Kaltara sebagai rumah wakil rakyat memang harus representatif.

“Kalau tidak melanggar, tidak apa-apa, bangunan ini memang harus paten, bagus dan dilengkapi fasilitas yang representatif. Karena ikon provinsi itu selain kantor gubernur ya kantor DPRD nya,” kata politisi Gerindra.

Ia mendapat informasi jika pekerjaan ditarget selesai pada Bulan Desember 2023. Jufri berharap teknis pekerjaan bisa berjalan lancar dan sesuai target tersebut.

“Harapannya tentu saja kalau bisa lebih cepat, itu sudah saya sampaikan ke kontraktornya, karena dari anggarannya juga sudah ada,” pungkas Jufri.(Hms/Adv)

Artikel ini telah dibaca 102 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Ketua PURT DPD RI Kecam Serangan AS ke Iran: Tuntut Indonesia Bersikap Tegas dan Aksi Konkret di PBB

23 Juni 2025 - 13:50

PDIP Tarakan Rayakan Haul Bung Karno dengan Santuni Panti Asuhan

21 Juni 2025 - 21:04

Jaga Semangat Bung Karno Serukan Nasionalisme

21 Juni 2025 - 20:46

Merawat Warisan Bung Karno, Tanggung Jawab Bersama

21 Juni 2025 - 19:49

Muswil PKS Kaltara Pakai Sistem Pemilihan Unik, Kader Pelopor Penentu Pengurus

21 Juni 2025 - 17:16

Bulan Bung Karno Momen Tonggak Sejarah dan Semangat Berdikari untuk Bangsa Negara

21 Juni 2025 - 16:40

Trending di Politik