TARAKAN, Fokusborneo.com – Isu penyaluran dana Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Kalimantan Utara (Kaltara), mendadak mencuat dan menjadi sorotan tajam publik.
Kejadian ini mengejutkan banyak pihak, mengingat selama ini penyaluran beasiswa KIP relatif berjalan mulus. Masyarakat kini mempertanyakan transparansi dan mekanisme penyaluran dana pendidikan vital ini.
Menanggapi kehebohan yang terjadi, Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD-RI, Hasan Basri, angkat bicara.
Ia menegaskan, pihak DPD-RI sama sekali tidak tahu-menahu dan tidak terlibat dalam polemik teknis penyaluran dana Beasiswa KIP.
Hasan Basri meluruskan peran DPD-RI dalam skema Beasiswa KIP. Menurutnya, tugas legislatif hanyalah sebagai penyampai aspirasi dari daerah pemilihan untuk memperjuangkan kuota beasiswa ke Kementerian terkait.
”Kami sama sekali tidak tahu-menahu terkait polemik penyaluran KIP di Kaltara. DPD RI hanya sebagai penyampai aspirasi terkait usulan beasiswa dari daerah pemilihan kita masing-masing. Menyoal teknis penyaluran itu ranah Kemendikbudristek, pihak kampus, dan calon penerima. Jadi kami tidak masuk ke ranah itu,” tegas Hasan Basri, Kamis (30/10/25).
Ia bahkan menggarisbawahi mekanisme standar penyaluran dana beasiswa tersebut, demi menghindari kesalahpahaman.
”Setahu saya, penyaluran beasiswa itu disalurkan langsung ke rekening penerima, tidak melalui kampus. Pihak kampus hanya menerima jika ada pemotongan pembayaran SPP, UKT, atau biaya semester yang ada di situ. Soal keperluan lain, operasional dan sebagainya, itu langsung ke yang bersangkutan (penerima),” jelasnya lebih lanjut.
Hasan Basri mengaku terkejut ketika mendapati fotonya dipasang di Media Sosial (Medsos) terkait polemik penyaluran Beasiswa KIP. Ia meminta agar alur Beasiswa KIP dipahami dengan benar.
”Dalam hal ini saya tegaskan, kami tidak mengurus di ranah penyaluran. DPD hanya sebagai penyampai aspirasi kuota beasiswa yang diusulkan ke Kementerian, sampai di situ saja tugas kami. Itu perlu diluruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman,” urainya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya kabar kurang mengenakkan terkait jatah beasiswa KIP jalur DPD-RI. Terjadi penurunan kuota yang sangat signifikan tahun ini, tidak hanya di Kaltara, tetapi di seluruh provinsi.
”Untuk kuota beasiswa KIP tahun ini memang terjadi penurunan signifikan. Tahun ini kita dapat dari DPD-RI untuk Kaltara kurang-lebih 70 an kuota. Ini turunnya jauh sekali. Kalau tahun lalu kita dapat sekitar 500 kuota,” ungkapnya.
Penurunan kuota jalur DPD-RI ini disebutnya sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran dan pengalihan fokus kegiatan pendidikan. Akibatnya, dari sekitar 500 pendaftar di jalur DPD-RI, hanya sekitar 70-an orang yang dapat diakomodir.
Meski kuota Beasiswa KIP jalur DPD-RI berkurang drastis, Hasan Basri memberikan kabar baik lainnya. Ia mendapat informasi adanya rencana penambahan kuota Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk program magister dan doktor.
”Saya mendapatkan informasi ke depan, itu Pak Menkeu Purbaya menambah kuota beasiswa khususnya LPDP untuk program magister dan doktor. Sehingga anak-anak Indonesia bisa menyelesaikan di program studi lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri,” tutupnya.(**)
Discussion about this post