Surati Kementerian PUPR, DPRD Kaltara Suarakan Percepatan Pembangunan Jalan Perbatasan

TANJUNG SELOR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) Anto Bolokot, yang sekaligus sebagai Sekretaris Tim Percepatan Aspirasi Pembangunan Jalan Perbatasan, kembali menyuarakan usulan untuk pemenuhan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan Kaltara.

Dia menyebutkan, enam lembaga adat di Nunukan sepakat untuk meminta pemerintah pusat segera mengalokasikan anggaran pembangunan pada tiga ruas jalan paralel di perbatasan Nunukan.

Ruas jalan yang dimaksud dimulai dari Kecamatan Lumbis – Lumbis Ogong – Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu. Kemudian dari Tujung – Atap – Tepian Kecamatan Sembakung. Lalu Jalan Pintas Kecamatan Tulin Onsoi Menuju Kecamatan Lumbis Pansiangan.

Berdasarkan hasil paparan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltara, Anto yang merupakan anggota Dewan dari Dapil IV itu mengungkapkan, jalan paralel perbatasan Mansalong – Lumbis Ogong – Lumbis Pansiangan – Lumbis Hulu memiliki panjang 155,7 kilometer (km).

Dari jumlah tersebut, 27,05 km di antaranya belum terbuka atau masih dalam kondisi hutan.

“Adapun jalan yang sudah terbuka sepanjang 124,65 km. Tapi belum berfungsi seluruhnya karena memerlukan perbaikan geometrik dan beberapa sungai bentang panjang masih memerlukan jembatan. Diperlukan DED untuk penuntasan jalan dan jembatan tersebut,” kata Anto.

Lanjut dia, ruas jalan Tujung – Atap – Sembakung memiliki panjang 102 km dengan kondisi yang belum terbuka. Hal yang sama di ruas Jalan Pintas Tulin Onsoi – Lumbis Pansiangan sepanjang 109 km.

“Berdasarkan aspirasi masyarakat dan lembaga adat pada enam kecamatan di sana yang merupakan Kawasan Strategis Negara (KSN), kami meminta Kementerian PUPR segera wujudkan pembangunan karena akses jalan ini sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Secara teknis, pihaknya telah mengirim surat permohonan pembangunan kepada Kementerian PUPR. Kemudian ditembuskan kepada kepala daerah di tingkat kabupaten, provinsi, lembaga legislatif dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis.

“Kita telah kirimkan surat tersebut dan ditembuskan ke bupati, gubernur, wakil gubernur dan DPRD kabupaten serta provinsi,” jelasnya.

Tim ini menginginkan segera ada tindak lanjut dari Kementerian PUPR. Paling tidak mereka melakukan tinjauan langsung untuk memotret kondisi tiga ruas jalan paralel ini.

“Rencana dari teman-teman juga mau ke Jakarta langsung, agar bisa menemui kementerian terkait untuk menyampaikannya secara langsung,” kata Anto.(Hms/Adv)