Menu

Mode Gelap
Capaian WTP Harus Berkorelasi dengan Pembangunan Daerah Gubernur Bantu Pembangunan Masjid Al Ikhlas Polairud Polda Kaltara Gubernur Santuni Pemilik Taman Pendidikan Alquran (TPA) Pantai Amal yang Terbakar Percepat Herd Immunity, Kodim Tarakan Gelar Serbuan Vaksin Untuk Pelajar Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemprov Gelar Rakor GWPP

Politik · 5 Jul 2022 15:26 WITA ·

Perbaikan Jalan Provinsi di Tarakan, DPRD Kaltara akan Komunikasikan dengan DPUPR-Perkim


Ketua DPRD Provinsi Kaltara Albertus Stefanus Marianus. Foto : Fokusborneo.com Perbesar

Ketua DPRD Provinsi Kaltara Albertus Stefanus Marianus. Foto : Fokusborneo.com

TARAKAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur jalan di Kota Tarakan. Beberapa ruas jalan yang statusnya jalan Provinsi, banyak mengalami kerusakan bahkan hingga longgor.

Hal itu, disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kaltara Albertus Stefanus Marianus beberapa waktu lalu. Hanya saja, untuk perbaikan jalan tersebut tergantung kepada kondisi biasa anggaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

“Tentu ini kan masalah pembiayaan, kalau menyangkut pembiayaan kita lihat kemampuan daerah yang masuk skala prioritas seperti apa. Nanti coba akan dikomunikasikan dengan pihak PUPR-Perkim (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman),” kata Albertus kepada awak media.

Persoal jalan Provinsi ini, dikatakan Albert sapaan akrap Albertus sudah banyak disampaikan masyarakat kepada DPRD Provinsi  Kaltara. Kerusakan jalan Provinsi, juga disuarakan anggota DPRD Provinsi Kaltara dari dapill Kota Tarakan termasuk pemerintah daerah (Pemda).

“Mungkin permasalahannya disoal pembiayaan. Apa kah dana kita cukup, dilihat nanti sejauh mana tahapan pembahasan APBD,” jelas politisi PDIP.

Apakah 2022 ini ada anggaran untuk perbaikan jalan Provinsi di Kota Tarakan, Albert tidak bisa memastikan. Karena DPRD Provinsi belum ada pembahasan awal dengan Pemprov Kaltara.

“Yang jelas kami belum ada pembahasan awal. KUA-PPAS saja belum masuk, kalau ini sudah masuk bisa kita lihat sejauh mana perkembangan dari usulan-usulan baik  masyarakat, pemda termasuk DPRD dapil Tarakan,” beber Albert.

Anggaran, dikatakan Albert menjadi persoalan di Kaltara makanya dalam menjalankan program mencari dana hingga ke pemerintah pusat. Sebab keterbatasan anggaran, membuat beberapa program pembangunan tidak berjalan dengan baik.

“Program pembangunan yang dijalankan saya yakin sudah sesuai dengan visi misi pak Gubernur dituangkan dalam kerangka RPJMD, RKPD, itu kan harus sejalan. Sehingga urusan jalan ini masuk di dalam situ nanti baru kita lihat,” tutup Albert.(Mt/Adv)

Print Friendly, PDF & Email
Artikel ini telah dibaca 98 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

DPRD Tarakan akan bawa Persoalan Sengketan Lahan di Kawasan Bumi Perkemahan Binalatung ke Kemenhan

26 September 2022 - 19:42 WITA

Bertambah Penduduk, Hasan Basri Dorong Pemerintah Tambah Kuota Ibadah Haji

26 September 2022 - 15:10 WITA

Bupati KTT Apresiasi Sosialisasi Netralitas ASN oleh Bawaslu KTT

23 September 2022 - 17:04 WITA

Kabar baik, Rencananya PPDB 2023 ada Penambahan 15 Rombel untuk SMA Negeri di Tarakan

23 September 2022 - 11:56 WITA

DPRD Tana Tidung Apresiasi Pemkab Terima Rekor Muri Ketupat Terbanyak

21 September 2022 - 14:22 WITA

DPRD Kaltara Sidak Harga Sembako di Pasar, Ternyata Ini Penyebab Inflasi

21 September 2022 - 06:09 WITA

Trending di Ekonomi
error: Alert: Content is protected !!