TARAKAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur jalan di Kota Tarakan. Beberapa ruas jalan yang statusnya jalan Provinsi, banyak mengalami kerusakan bahkan hingga longgor.
Hal itu, disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kaltara Albertus Stefanus Marianus beberapa waktu lalu. Hanya saja, untuk perbaikan jalan tersebut tergantung kepada kondisi biasa anggaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
“Tentu ini kan masalah pembiayaan, kalau menyangkut pembiayaan kita lihat kemampuan daerah yang masuk skala prioritas seperti apa. Nanti coba akan dikomunikasikan dengan pihak PUPR-Perkim (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman),” kata Albertus kepada awak media.
Persoal jalan Provinsi ini, dikatakan Albert sapaan akrap Albertus sudah banyak disampaikan masyarakat kepada DPRD Provinsi Kaltara. Kerusakan jalan Provinsi, juga disuarakan anggota DPRD Provinsi Kaltara dari dapill Kota Tarakan termasuk pemerintah daerah (Pemda).
“Mungkin permasalahannya disoal pembiayaan. Apa kah dana kita cukup, dilihat nanti sejauh mana tahapan pembahasan APBD,” jelas politisi PDIP.
Apakah 2022 ini ada anggaran untuk perbaikan jalan Provinsi di Kota Tarakan, Albert tidak bisa memastikan. Karena DPRD Provinsi belum ada pembahasan awal dengan Pemprov Kaltara.
“Yang jelas kami belum ada pembahasan awal. KUA-PPAS saja belum masuk, kalau ini sudah masuk bisa kita lihat sejauh mana perkembangan dari usulan-usulan baik masyarakat, pemda termasuk DPRD dapil Tarakan,” beber Albert.
Anggaran, dikatakan Albert menjadi persoalan di Kaltara makanya dalam menjalankan program mencari dana hingga ke pemerintah pusat. Sebab keterbatasan anggaran, membuat beberapa program pembangunan tidak berjalan dengan baik.
“Program pembangunan yang dijalankan saya yakin sudah sesuai dengan visi misi pak Gubernur dituangkan dalam kerangka RPJMD, RKPD, itu kan harus sejalan. Sehingga urusan jalan ini masuk di dalam situ nanti baru kita lihat,” tutup Albert.(Mt/Adv)
