TANJUNG SELOR – Kerapnya terjadi antrian sejumlah truk yang ingin mengisi BBM jenis solar disalah satu SPBU yang ada di Tanjung Selor, Bulungan, mengundang reaksi, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Fraksi Gerindra Jufri Budiman untuk berkomentar.
Jufri Budiman mengatakan, sebenarnya untuk truk tersebut tidak perlu antri untuk mengisi solar. Akan tetapi kalau memang faktanya kerap terjadi demikian itu yang mengundang pertanyaan.
Alasannya, karena pihak PT. Pertamina sebelumnya sudah menghitung sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Dan ketika turun kajian itu, bukan dari pihak Pertamina, tapi secara akademis dari universitas terbesar seperti Universitas Indonesia (UI) dengan tim Pertamina sendiri.
Menghitung berapa kebutuhan solar untuk masyarakat di Kabupaten Bulungan. Ketika terjadi kelangkaan ini yang menjadi pertanyaan kenapa bisa langka.
“Tentunya harus diturunkan lagi tim untuk menelusuri dan memeriksa kemana saja solar tersebut,” ungkap Jufri Budiman.
Karena untuk bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi ada spesifikasinya. Demikian pula untuk solar industri yang non subsidi juga demikian.
“Karena tidak diperkenankan sama sekali kendaraan khusus industri membelinya solar yang subsidi, ” tambah pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara.
Kalaupun ada rencana atau ide untuk menambah SPBU, percuma saja kalau pendistribusian solarnya salah sasaran.
“Ini lah disarankan untuk melakukan penelusuran, apakah sudah benar, dan ketika sudah benar, apakah mobil yang membeli BBM dimaksud sudah sesuai peruntukan nya apa tidak,” tegas anggota DPRD Provinsi Kaltara dari dapil Kota Tarakan.
Artinya mobil industri yang menggunakan minyak subsidi tentu tidak boleh, karena secara langsung sudah melanggar undang-undang.
Jufri Budiman yang mengaku sangat memahami persoalan pendistribusian BBM tersebut, mengaku komentarnya tidak memihak siapa-siapa, dan tetap dalam hal ini bersikap netral.
“Kebetulan saya sedikit tahu tentang itu dan pernah menjadi Ketua Hiswana Migas,” kata politisi Gerindra.
Ketika PT Pertamina itu sudah menyetujui lembaga penyalur baru, berarti sudah menghitung berapa menjadi kebutuhan kabupaten Bulungan, itu yang dikeluarkan diberikan alokasinya. ketika terjadi kelangkaan sampai terjadi antre di SPBU tentu harus ditelusuri kemana larinya BBM tersebut.
Benar tidak kekurangan, kalau ternyata BBM nya cukup saja untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Bulungan, tentu ada masalah dipenyaluran kenapa bisa terjadi kelangkaan.
Menyoal jumlah SPBU di Tanjung Selor, sudah mencukupi, dan saat ini ada tiga SPBU yang ada, bahkan sudah ada lagi tambahan baru satu SPBU lagi.
“Kalau memang kurang, tinggal tambah kuota saja, Pertamina sebagai regulator juga turun harus periksa kembali kenapa bisa ada kelangkaan dengan terjadi nya antri yang terlalu panjang, apalagi disetiap SPBU selalu ada solar industri yakni Dexlite, heran nya jarang yang menggunakannya,” tutup Jufri Budiman.(JK/Mt/Adv)
