Menu

Mode Gelap
Capaian WTP Harus Berkorelasi dengan Pembangunan Daerah Gubernur Bantu Pembangunan Masjid Al Ikhlas Polairud Polda Kaltara Gubernur Santuni Pemilik Taman Pendidikan Alquran (TPA) Pantai Amal yang Terbakar Percepat Herd Immunity, Kodim Tarakan Gelar Serbuan Vaksin Untuk Pelajar Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemprov Gelar Rakor GWPP

Pendidikan · 2 Agu 2022 15:57 WITA ·

Tingkatkan Mutu Pendidikan, DPRD Dorong Seluruh Sekolah di Kaltara Terakreditasi


RDP Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltara bersama Badan Akreditasi Nasional. Foto : Ist Perbesar

RDP Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltara bersama Badan Akreditasi Nasional. Foto : Ist

TANJUNG SELOR – Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong seluruh sekolah terakreditasi. Hal ini, bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kaltara.

Dorong itu, disampaikan Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltara Syamsuddin Arfah saat rapat dengar pendapat dengan Badan Akreditasi Nasional (BAN) di Kantor DPRD Provinsi Kaltara di Tanjung Selor, Senin (1/8/22).

“Jadi di Kaltara mana sekolah yang sudah terakreditasi, mana sekolah yang belum terakreditasi, mana yang sekolah tidak terakreditasi, karena kaitannya kepada sekolah sangat penting. Akreditasi ini untuk menunjukan tingkat mutu  pendidikan di sekolah tersebut,” kata  Syamsuddin Arfah.

Sebab, dijelaskan Syamsuddin akreditasi ini sangat menentukan bagi siswa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Sayangnya, di Kaltara masih ada sekolah belum terakreditasi terutama di daerah perbatasan yang aksesnya sulit dijangkau lewat darat.

RDP Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltara bersama Badan Akreditasi Nasional. Foto : Ist

width"450"
width"425"

“Ini menjadi penting, baik sekolah yang ada di Malinau, Nunukan, Tana Tidung, yang kondisinya cukup jauh, karena kaitannya kepada kualitas dan mutu pendidikan. Serta kita bisa melihat kepada potret pendidikan yang ada di Kaltara,” beber politisi PKS.

Kendala akreditasi sekolah di Kaltara, diungkapkan Syamsuddin Arfah karena letak geografisnya. Selain itu, kuota terbatas bagi Kaltara juga menjadi salah satu penghambat.

Ditambahkan Syamsuddin Arfah, dari laporan BAN menyebutkan, sekolah belum terakrediasi kebanyakan berada di pedalaman maupun perbatasan yang aksesnya sulit dijangkau petugas akreditasi.

RDP Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltara bersama Badan Akreditasi Nasional. Foto : Ist

“Persoalan ini perlu dicarikan solusi pemerintah daerah, supaya seluruh sekolah di Kaltara terakreditasi semua. Kalau perlu dibuatkan prosentase dulu, tahun ini berapa yang bisa terakreditasi, tahun depan berapa yang terakreditasi, sehingga kita bisa lihat step-stepnya sampai pada tahun tertentu minimal sudah semua terakreditasi,” ujar Syamsuddin Arfah.

Terkait akreditasi ini, dikatakan Syamsuddin Arfah bisa juga dimasukan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggara Pendidikan yang sudah selesai pembahasannya. Rencananya, Rabu besok akan di uji publik untuk mencari masukan dan saran terhadap Perda tersebut.

“Akreditasi ini kan kita berbicara tentang mutu, memang belum dibahas di dalam. Tapi ini juga bisa menjadi catatan karena ini masih proses publik sharing,” tutup Syamsuddin Arfah.(Mt/Adv)

Print Friendly, PDF & Email
Artikel ini telah dibaca 59 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Berkunjung ke Kediaman Dr Salim, UAS: Silaturahim Menambah Keberkahan

19 Agustus 2022 - 22:00 WITA

Ketua DPRD Jamhari Ikuti Jalan Santai Bersama Ribuan Warga KTT

19 Agustus 2022 - 21:48 WITA

Sungai Sesayap Tercemar Limbah, Jamhari Sebut Sangat Berdampak Kepada Warga KTT

19 Agustus 2022 - 17:10 WITA

DPRD Prihatin Warga Malinau Kesulitan Air Bersih Dampak Sungai Tercemar Limbah Batubara

19 Agustus 2022 - 08:41 WITA

Ikuti Upacara HUT ke 77 RI, Ketua DPRD Kaltara Bertugas Bacakan Naskah Proklamasi

17 Agustus 2022 - 22:08 WITA

Ketua DPRD Jamhari Ajak Masyarakat Meriahkan dan Isi Kemerdekaan RI

17 Agustus 2022 - 16:37 WITA

Trending di Advetorial
error: Alert: Content is protected !!