TANJUNG SELOR – Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), memberi banyak catatan terhadap nota pengantar Ranperda APBD Perubahan Tahun 2022. Catatan disampaikan dalam rapat paripurna terkait pemandangan umum fraksi, Selasa (30/8/22).
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kaltara Yancong mengatakan, Fraksi yang terdiri dari legislator Partai Gerindra dan PKS ini mengapresiasi peningkatan pendapatan yang ada dalam Nota APBD Perubahan Tahun 2022.
Kendati demikian, Yancong berharap komponen belanja di dalam APBD Perubahan bisa memberi stimulan terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan secara merata. Belanja Pemprov Kaltara juga diharap lebih efektif dan efisien ke depan.
“Dengan kenaikan pendapatan yang ada, Fraksi Gerindra juga memandang penting adanya pengawasan ketat terhadap program dan kegiatan,†kata Yancong.
Disamping itu, Fraksi Gerindra juga meminta kinerja penyerapan anggaran tidak hanya berdasarkan realisasinya saja. Melainkan juga berpatokan kepada indikator implikasi positif terhadap perkembangan daerah.
“Belanja pemerintah perlu diidentifikasi melalui matrikulasi. Sehingga pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan dalam tahun berjalan, bisa digeser ke program lain yang lebih diprioritaskan,†papar mantan Anggota DPRD Kota Tarakan.
Lanjut Yancong, penambahan komponen pendapatan juga perlu dibelanjakan untuk perbaikan dan peningkatan akses jalan. Ini harus dilakukan secara merata pada lima kabupaten dan kota.
“Setiap program dan kegiatan harus bisa maksimal, tepat waktu dan tepat sasaran. Baik kegiatan fisik dan non fisik harus sesuai yang ada dalam perencanaan, rampung dalam batas waktu ditentukan dan tidak menyebabkan persoalan,†beber Yancong.
Sementara itu, Pemprov Kaltara diminta menggali secara luas potensi pendapatan yang dapat dimiliki Pemprov Kaltara. Sehingga potensi tersebut bisa dioptimalkan untuk kebutuhan masyarakat.
“Kami tekankan agar belanja bisa efektif dan efisien, sehingga anggaran dapat dirasakan masyarakat, memiliki multiplier effect dalam pembangunan sosial ekonomi yang berkeadilan,†tambah Yancong.
Fraksi Gerindra turut meminta Pemprov Kaltara memberi penjelasan terkait program PT. Migas Kaltara Jaya (Perseroda) yang memiliki bisnis pengelolaan sumber daya alam berbasis ekstraktif.
“Dalam kajian PT. Migas Kaltara Jaya disebutkan bisa memberi pendapatan besar bagi Pemprov Kaltara. Ini perlu diketahui sudah sejauh mana progres nya,†ujar Yancong.(Hms/Adv)
