TARAKAN – Terkait kasus jatuhnya salah satu pengunjung di Waterpark Iskandar Family di Pantai Amal, DPRD Kota Tarakan bakal memanggil pengelola dan pemerintah. Hal ini, untuk mencarikan solusi terbaik supaya waterpark kembali buka dan masyarakat tetap mendapatkan tempat berlibur.
“Kita belum tahu banyak masalah disana. Jadi langkah pertama kita ambil mengundang beberapa pihak dari PUPR, dari sisi perijinan, pariwisata dan tentu pengelolaan,” kata Ketua DPRD Kota Tarakan Al Rhazali, Jumat (2/9/22).
Rencana, Senin 5 September 2022 DPRD menjadwalkan untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak-pihak tersebut. RDP tersebut, untuk menanyakan terkait kejadian di wahana wisata Waterpark di Pantai Amal.
“Kita pingin tahu seperti apa teknis pengelolaan disana SOP nya bagaimana, itu semua ingin kami ketahui. Apakah bahan yang digunakan untuk seluncuran sudah sesuai standarnya dan memenuhi syarat, ini juga perlu kita ketahui sebelum nanti kita memberikan saran dan masukannya,” ujar politisi PKB.
Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan Muhammad Yunus menambahkan, pertemuan nantinya, DPRD hanya ingin memfasilitasi supaya usaha yang dibangun investor bisa tetap berjalan dan masyarakat memiliki pilihan tempat liburan. Apalagi investasi yang digunakan membangun waterpark, tidak sedikit.
“Kita mau tahu bagaimana bentuk tanggungjawab pengelola terhadap korban sampai dimana. Seperti perawatannya bagaimana, siapa yang membiayai dan lain sebagainya,” jelas Yunus.
Selain itu, pertemuan ini sebagai bentuk evaluasi, sehingga kedepan pengelolaan Waterpark bisa lebih baik. Jangan sampai, ada lagi korban dan keselamatan pengunjung yang bermain juga terjamin.
“Kalau memang perlu ada yang perlu diperbaiki, sebaiknya diperbaiki dulu jangan dibuka. Keselamatan pengunjung, harus jadi fokus utama,” terang politisi Gerindra.
Ketua DPRD Kota Tarakan Al Rhazali memberikan apresiasi kepada inverstor yang sudah membangun waterpark. Apalagi keberadaan waterpark ini, memberikan pilihan tempat berlibur bagi masyarakat.
“Kita harus mengapresiasi kepada masyarakat yang sudah membangun waterpark. Mereka kan juga membayar pajak ke pemerintah, jadi ada PAD yang disumbangnya,” tutup Al Rhazali.(Mt)
