TARAKAN – Bisa memicu inflasi, DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meminta persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk transportasi barang di laut segara dicarikan solusi.
Naiknya harga dan sulitnya mendapat pasokan BBM dilaut, bisa membuat harga bahan pokok naik.
Keluhan pengusaha itu, diterima Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Albertus Stefanus Marianus bersama anggota Komisi Rahmat Sewa dan Muhammad Hatta saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke UPTD Pelabuhan Tengkayu Kota Tarakan, Rabu (28/9/22).
“Kita mendapati ada beberapa pengusaha di bidang angkutan, khususnya dibidang angkutan barang dan jasa kesulitan mendapatkan solar. Apalagi, kapal tersebut membawa barang dari Kota Tarakan menuju ke Tana Tidung dan Malinau,” kata Albert sapaan akrap Albertus Stefanus Marianus.
Selama ini, kapal pengangkut barang sembilan bahan pokok (Sembako) mengalami kesulitan mendapatkan BBM. Hal ini berdampak terhadap distribusi barang ke daerah di Kaltara tersendat dan harga sembako mengalami kenaikan.
“Mereka kesulitan mencari bahan bakarnya, nah ini lah maksud kita tugas dan fungsi pemerintah untuk menekan ini secepat mungkin. Jangan sampai hal-hal yang sederhana ini, kita menanggung inflasi di daerah karena antara supply dan demandnya tidak seimbang,” tegas politisi PDIP.
Makanya ditegaskan Albert, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara khususnya dari Dinas/stakeholder terkait seperti Biro Ekonomi dan Dinas Perhubungan (Dishub) bisa mengidentifikasi/menginventarisir persoalan ini. Ia menilai ongkos angkut barang sembako perlu disubsidi untuk menekan harga.
“Kalau saya kategorinya ini memang subsidi negara, sehingga ongkos angkutnya itu harus dibantu mereka dengan barang subsidi. Karena yang diangkut ini barang 9 bahan pokok, seharusnya negara yang menyiapkan itu, kita pemerintah kalau di Provinsi ya Pemprov, kalau di Kabupaten ya Pemkab,” ujar Albert.
Mencari solusi persoalan BBM di laut, DPRD akan membahasnya dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Apalagi persoalan ini, sudah lama terjadi.
“Nah ini yang perlu kita tanyakan terutama juga kepada Dishub bagaimana identifikasinya, kan ini teman-teman ini kalau saya dengar mereka sudah jalan lama loh. Kalau sudah jalan lama, seharusnya menurut saya yang namanya barang sembako itu kan harus disubsidi negara pemerintah pusat, Pemprov, sampai ke pemerintah Kabupaten/Kota,” tutup Albert.(Mt)
