TANJUNG SELOR – Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang ke wilayah perbatasan untuk tahun ini, besaraan anggarannya menurun dibanding tahun anggaran sebelumnya.
Persoalan ini, sudah disampaikan Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ke Kementerian Perhubungan melalui Bidang Penerbangan Perintis.
Terkait teknis sehingga terjadi penurunan, itu yang menjadi persoalan, dikarenakan pihak Kementerian masih menunggu laporan progres pencapaian dari pelaksanaan kegiatan tahun 2022 lalu
“Pihak Kementerian terkait juga sudah menyampaikan dan mengakui tidak mengetahui apa saja rincian programnya, †kata Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara Yakob Palung kepada media ini, minggu lalu.
Untuk SOA ini, tambah Yakob Palung, pelaksananya ada di Koordinator Wilayah (Korwil) yang posisinya di Kota Tarakan. Ia berharap untuk korwil tersebut ada sinergisitas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Baca juga : DPRD Kaltara Sampaikan 2 Raperda InisiatifÂ
Terutama ke Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, supaya yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat perbatasan bisa terakomodir dengan baik.
“Sesuai aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kami, kebanyakan barang-barang subsidi melalui program jembatan udara (Jembara) dengan anggaran APBN tidak tersalurkan dengan baik,†ujarnya.
Selama ini yang dilaporkan, dijelaskan Yakob hanya jumlah kuantitasnya yang mencapai ratusan ton. Sayangnya, masyarakat yang harusnya menjadi sasaran dari subsidi barang murah tersebut mempertanyakan barang-barang yang diangkutnya karena tidak pernah mengetahui.
“Ini yang menjadi pemikiran mendasar, kenapa perlu adanya evaluasi terkait dengan teknis pendistribusian barang tersebut kepada masyarakat secara langsung. Dimana permasalahan itu juga sudah disampaikan oleh Komisi 3 kepada Kementerian terkait,†tambah politisi PDIP.
Yakob meminta jangan sampai estimasi perencanaan anggaran diusulkan, hanya sampai di Bandara saja. Ia menekankan SOA harus dianggarkan sampai ketitik distribusi terjauh dari Bandara.
Baca juga : Soal Anggaran Pilkada Tarakan 2024, Ini Penjelasan KesbangpolÂ
“Bila kita berbicara Krayan di Kabupaten Nunukan, wilayah nya sangat luas dan terpencar, ada 5 Kecamatan disana. Makanya distribusi barangnya, harus menjangkau sampai pelosok-pelosok atau perkampungan terjauh dari Bandara Yupai Semaring,†imbuhnya.
Soalnya apabila hanya sampai di Bandara saja, secara otomatis bakal menimbulkan biaya tambahan untuk pengangkutan barang yang titik distribusi terjauh.
“Kalau bisa ada hitung-hitungan SOA nya, agar harga barang di pedesaan dan di ibukota Kecamatan bisa seragam,†tuturnya.
Menurut penjelasan warga, untuk ongkos angkut barang per item dari bandara menuju titik sasaran perkilogramnya mencapai Rp 3.000. Otomatis harga jual juga jadi bertambah, karena untuk menutup ongkos angkutnya.
“Itu lah yang menjadi dasar pemikiran, bahwa biaya ongkos angkut ke titik sasaran juga harus dipikirkan bagaimana bisa masuk dalam batang tubuh anggaran SOA dari Kementerian itu,” tutupnya.(**)
