TARAKAN – Menindaklanjuti aksi demontrasi puluhan truck angkutan di Pelabuhan Malundung yang menuntut supaya kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bersubsidi dikembalikan ke SPBU Gunung Lingkas, direspon DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Tuntutan sopir truck angkutan Pelabuhan Malundung yang tergabung di dalam Asosiasi Logistik Foweder Indonesia (ALFI), disampaikan Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara saat bertemu Manager Pertamina Patra Niaga S&D Regional Kalimantan Dwi Sutan Tono beberapa waktu lalu.
Bahkan, Komisi 3 menyarankan persoalan tersebut dibahas bersama-sama dengan masalah LPG 3 kg yang juga dikeluhkan warga.
Baca juga : Distribusi LPG 3 Kg Dikeluhkan, Komisi 3 DPRD Kaltara Minta Ada Perhatian PertaminaÂ
“Kami juga minta, kalau bisa sekaligus bersama terkait dengan 2 itu LPG dengan kelangkaan BBM solar,” kata Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara Jufri Budiman kepada Fokusborneo.com, Selasa (21/2/23).
Dalam pertemuan dengan Pertamina, Komisi 3 menyampaikan untuk kebutuhan solar bagi truk angkutan Pelabuhan Malundung segera dicarikan solusi.
Sebab para pemilik truck mengeluhkan, jika harus membeli solar bersubsidi di SPBU yang ke Juata Kerikil karena terlalu jauh dan malah banyak memakan biaya.
Baca juga : Cegah Peredaran Narkotika, DPRD Kaltara Berharap Masyarakat Ikut BerpartisipasiÂ
“Itu juga masih dalam pertimbangan dari pihak Pertamina,” jelas politisi Gerindra.
Komisi 3 mengusulkan untuk mengurai antrean panjang pembelian BBM solar, agar Pertamina menyiapkan SPBU mobile. Sayangnya, program itu sekarang sudah tidak ada lagi di Pertamina.
“Saya sempat menyampaikan untuk melayani truk-truk ini supaya tidak terlalu jauh ke Juata Kerikil, boleh gak kita siapkan SPBU mobile. Supaya tidak terjadi antrean panjang di setiap SPBU. Nah untuk program itu sudah tidak ada lagi, SPBU mobile,” beber pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kaltara.(Mt)
