TARAKAN – Memasuki masa tenang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan gencar melakukan patroli untuk mencegah politik uang. Bawaslu juga menghimbau kepada masyarakat yang menemukan politik uang, agar tidak takut melapor dijamin identitas dirahasiakan.
Hal itu, disampaikan Anggota Bawaslu Kota Tarakan Muhammad Andi Saifullah kepada Fokusborneo.com, Sabtu (10/2/24). Menurutnya, salah satu potensi kerawanan pada tahapan masa tenang, adalah upaya menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih atau yang sering dikenal dengan politik uang.
Larangan menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih pada masa tenang, diatur dalam Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 278 ayat (2), kemudian ketentuan sanksi pidananya sesuai dengan pasal 523 ayat (2).
“Selama ini Bawaslu Tarakan telah melakukan upaya pencegahan selain dengan mengeluarkan himbauan. Pada masa tenang juga, Bawaslu akan melakukan apel siaga pada Minggu pagi tanggal 11 Februari 2024 serta patroli pengawasan dengan melibatkan seluruh jajaran pengawas pemilu di Kota Tarakan,” katanya.
Baca juga : Besok Masuk Masa Tenang, Bawaslu Tarakan Tekankan Peserta Pemilu Dilarang Kampanye
Bawaslu juga mengajak seluruh masyarakat Kota Tarakan ikut berperan aktif mengawasi. Jika menemukan ada pelanggaran politik uang, diminta untuk melapor ke Bawaslu dan identitas pelapor bakal dirahasiakan.
“Saya mengajak masyarakat tidak takut melapor jika menemukan ada pelanggaran apalagi di masa tenang. Bawaslu menjamin identitas pelapor bakal dirahasiakan,” ujarnya.
Masa tenang sendiri, terhitung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu tanggal 11 sampai dengan 13 Februari 2024. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu, serta Peraturan KPU (PKPU) tentang Kampanye Pemilu, selama masa tenang sudah dilarang ada aktivitas kampanye dengan bentuk apapun.
“Termasuk juga peserta pemilu dilarang melakukan kegiatan-kegiatan kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya,” pesannya.
Selain itu, Bawaslu Tarakan telah menyampaikan himbauan kepada partai politik (parpol) salah satu poinnya, agar pada masa tenang dilarang melaksanakan kampanye, serta melakukan pembersihan alat peraga kampanye (apk) yang telah dipasang pada masa tenang.
Baca juga : Polda Kaltara Laksanakan Apel Pemberangkatan Personel BKO Pengamanan Pemilu 2024
“Harapannya, seluruh peserta pemilu segera pembersihkan apk secara mandiri begitu telah memasuki masa tenang,” imbaunya.
Jika pada masa tenang masih ada yang melakukan kampanye, maka dapat menjadi pelanggaran administratif pemilu dan juga pidana pemilu tentang kampanye diluar jadwal. Untuk ketentuan pidananya, sebagaimana dalam pasal 492, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.
Apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu, berdasarkan pasal 461, ayat (6) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:
a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. teguran tertulis;
c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
“Harapannya pada masa tenang besok, peserta pemilu dapat menahan diri untuk tidak lagi melakukan kampanye, dan berikan kesempatan kepada masayarakat untuk memikirkan secara matang pilihannya sebelum memilih di bilik suara pada 14 februari 2024,” tutupnya.(Mt)
