TANJUNG SELOR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang tergabung dalam Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2023, melaksanakan serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dengan mengfokuskan pada pembangunan di Kabupaten Bulungan.
Kegiatan berlangsung dari tanggal 2-4 Mei 2024, menyoroti sejumlah proyek pembangunan yang berada di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kaltara.
Pansus tersebut mengunjungi beberapa lokasi pembangunan antara lain:
1. Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat Provinsi Kaltara Tahap IX.
2. Pembangunan Asrama Diklat Provinsi Kaltara.
3. Peningkatan Jalan Bukit Indah Perum Korpri Tanjung Selor.
4. Pembangunan Rumah Jabatan Gubernur.
5. Pembangunan Jalan Pendukung Pelabuhan Baru Tanjung Selor Ruas Jalan Selimau III – Pesawan – Manjuaring.
6. Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kaltara Tahap I.
7. Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Pesantren Ulul Albab Kabupaten Bulungan.
8. Pembangunan ruang perpustakaan, ruang kelas baru (RKB) Tahap 1, ruang laboratorium komputer SMA Bulungan.
9. Pembangunan pagar, mushola dan lanjutan ruang kelas baru SMAN 1 Tanjung Palas.
10. Pembangunan Istana Kesultanan Djalaluddin Tanjung Palas.
11. Pembangunan Gedung Laboratoruim Lingkungan Hidup Tahap III.
Monev ini, sebagai acuan dalam pembahasan penyusunan rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2023. Sekaligus merupakan wujud tugas dan fungsi DPRD untuk mengawasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan DPRD Kaltara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kaltara.
“Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen DPRD Kaltara dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan di wilayah Kaltara,” kata Ketua DPRD Provinsi Kaltara Albertus Stefanus Marianus.
Adapun hasil monev, selanjutnya akan disampaikan dalam papat pansus untuk memutuskan rekomendasi DPRD atas LKPj dan bila diperlukan akan dilakukan konfirmasi dan pembahasan dengan OPD terkait.(hms)
