TARAKAN – Ketua Forum Komunikasi Ketua Rukun Tetangga (FKKRT) Kota Tarakan Rusli Jabba mengajak masyarakat untuk mensukseskan tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November 2024. Menurutnya, coklit ini menjadi salah satu upaya untuk melindungi hak pilih.
Ajakan tersebut, disampaikan saat petugas Pemutahiran Data Pemilih (Pantarlih) melakukan pendataan dirumahnya. Dalam pendataan ini, juga hadir Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan Hendry.
“Semoga pendataan ini nantinya mendapatkan data pemilih yang valid untuk pilkada Kota Tarakan. Serta hak pilih masyarakat juga terlindungi, makanya pastikan kita sudah di coklit biar terdaftar,” katanya kepad Fokusborneo.com, Selasa (25/6/24).
Sebagai tokoh masyarakat, Rusli juga mengajak seluruh masyarakat untuk mensukseskan pilkada Kota Tarakan. Momentum ini, waktu yang pas memilih pemimpin untuk 5 tahun kedepan.
Baca juga : Jaringan PJU Perlu Peremajaan, DPRD Tarakan Minta Jadi Perhatian PemerintahÂ
“Jangan lupa nanti 27 November 2024, kita gunakan hak pilih kita. Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan Kota Tarakan, jika kita salah memilih maka dampaknya 5 tahun kita rasakan,” ujarnya.
Apalagi, dijelaskan masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan pemimpin Kota Tarakan kedepan. Salah satunya, persoalan banjir yang sampai saat ini masih terjadi di beberapa titik di Kota Tarakan.
“Menurut saya banjir masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan, karena beberapa titik kalau hujan deras turun terjadi banjir dan genangan terutama di daerah Karang Anyar,” pungkasnya.
Pria yang juga tercatat sebagai Anggota DPRD Kota Tarakan berharap, penyelenggaraan pilkada nantinya berjalan aman, lancar dan damai serta menghasilkan pemimpin yang sesuai keinginan masyarakat banyak.
Baca juga : KPU Tarakan Target Coklit Selesai 15 Hari
“Harapan kita, Walikota yang nanti terpilih merupakan pilihan masyarakat dan bisa mengaplikasikan program-program yang pro rakyat,” bebernya.
Rusli Jabba juga menyoroti maraknya politik uang. Ia menilai politik uang yang terjadi di Pemilihan Legeslatif (Pileg) 2024 lalu sangat merusak tatanan demokrasi di Kota Tarakan.
“Saya menilai politik uang di pileg yang lalu, merusak demokrasi kita. Makanya perlu peran semua pihak untuk mencegah politik uang, karena petugas pengawas yang ada jumlahnya juga terbatas. Jangan sampai, kita memilih karena uang bukan hati nurani kita,” tutupnya.(**)
