BANDUNG – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat. Kunjungan ini, dilakukan dalam rangka studi banding terkait mekanisme dan tahapan seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kaltara.
Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kaltara, Ainun Faridah, didampingi Sekretaris Komisi I Markus Sakke, serta anggota DPRD lainnya, diterima langsung Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Jawa Barat, Viky Edya Martina Supaat, S.I.Kom, beserta jajarannya.
Dalam pertemuan tersebut, Ainun Faridah mengajukan sejumlah pertanyaan terkait pelaksanaan komunikasi dan informasi di Jawa Barat serta peran Diskominfo Jawa Barat dalam proses pembentukan KPID. Politisi Golkar itu juga menekankan pentingnya memahami tata cara dan tahapan seleksi KPID Jawa Barat yang dapat dijadikan rujukan bagi Tim Seleksi KPID Kaltara.
Baca juga : DPRD Kaltara Dudukkan Satu Meja Semua Instansi Bahas Layanan Kemoterapi di RSUD dr. Jusuf SKÂ
“Harapannya, proses ini dapat menghasilkan calon komisioner KPID yang berintegritas dan transparan sesuai dengan tugasnya,” katanya.
Viky Edya Martina menjelaskan bahwa dalam proses seleksi anggota KPID Jawa Barat, Diskominfo tidak memainkan peran besar karena sebagian besar proses dijalankan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Komisi I. Diskominfo hanya diwakili oleh Kepala Dinas sebagai anggota Tim Seleksi, sementara Sekretariat Tim Seleksi KPID sepenuhnya dijalankan oleh KPID Provinsi Jawa Barat.
Setelah kunjungan di Kantor Diskominfo Jawa Barat, rombongan Komisi I DPRD Provinsi Kaltara melanjutkan kunjungan kerja ke Kantor KPID Jawa Barat. Kedatangannya disambut oleh Koordinator Pemantau Isi Siaran KPID Jawa Barat.
Baca juga : 35 Anggota DPRD Kaltara Dilantik, 23 Orang Wajah Baru
Perlu diketahui, KPID Jawa Barat telah melewati lima periode kepengurusan sejak berdiri, dengan masa jabatan komisioner selama tiga tahun sesuai Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2014. Saat ini, KPID Jawa Barat sedang mempersiapkan tahapan seleksi anggota KPID baru setelah masa jabatan komisioner yang sekarang berakhir pada tahun 2024.
KPID Jawa Barat dianggap sebagai salah satu KPID terbaik di Indonesia dan sering menjadi rujukan bagi daerah lain. Jawa Barat sendiri memiliki jumlah lembaga penyiaran terbanyak di Indonesia, dengan total 476 lembaga televisi dan radio. Salah satu program andalan KPID Jawa Barat adalah Pemantau Isi Siaran (PIS) yang bertugas memantau isi siaran di seluruh wilayah Jawa Barat.
Kunjungan ini menjadi kesempatan berharga bagi Komisi I DPRD Kaltara untuk memperkuat silaturahmi dan menggali ilmu dari KPID Jawa Barat, yang diharapkan dapat diterapkan dalam pembentukan dan pengawasan KPID di Provinsi Kaltara.(hms)
