TANJUNG SELOR – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Mudain, menegaskan pentingnya peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam memperhatikan pembangunan wilayah perbatasan.
Menyadari bahwa Provinsi Kaltara berbatasan langsung dengan Malaysia, Mudain mendorong Pemprov untuk memberikan perhatian lebih pada wilayah perbatasan guna menyeimbangkan pembangunan daerah.
Menurutnya, keberadaan DPRD bersama pemerintah harus menjadi penyeimbang pembangunan di perbatasan, mengingat urgensi wilayah ini bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kehadiran legislatif tidak hanya sebagai pengawas kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai mitra kerja sama dengan eksekutif,” katanya, Jumat (8/11/24).
Baca juga : DPRD Bertekad Jadikan Kaltara Percontoh Program Makan Bergizi di Indonesia
Mudain menekankan pentingnya kebijakan anggaran dan program yang lebih berpihak pada masyarakat perbatasan.
Ia juga menegaskan bahwa walaupun DPRD bukan lembaga eksekutif yang menjalankan program pemerintahan, DPRD akan mengawal seluruh kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan perbatasan.
“Wilayah perbatasan bisa menjadi daerah strategis untuk pembangunan ekonomi Kaltara, tetapi juga memiliki potensi dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik, seperti ancaman peredaran narkoba, pekerja migran ilegal, dan perdagangan manusia,” tegas politisi Demokrat.
Mudain berharap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kaltara secara keseluruhan.(**)
