TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Arming, menyoroti dampak serius dari pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026.
Menurutnya, kondisi ini menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk bekerja ekstra keras dan memastikan skala prioritas pembangunan yang ketat.
Arming menyebut pengurangan dana ini merupakan tantangan bersama antara legislatif dan eksekutif. Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah menghadapi keterbatasan anggaran yang ketat.
Sebagai contoh, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (PUPR) hanya mendapat alokasi anggaran sekitar Rp96 miliar pada tahun 2025.
“Karena itu, kami berulang kali menggelar RDP dengan OPD agar mereka bisa lebih inovatif. Soalnya anggaran PUPR yang ada dinilai tidak maksimal,” tegasnya.
Arming mendesak Pemprov dan DPRD Kaltara agar memikirkan secara serius upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menjelaskan pendapatan yang rendah akan berimbas negatif pada bagi hasil dari pusat dan membatasi ruang gerak fiskal provinsi.
”Kita punya potensi sumber daya alam, ada aset-aset daerah juga. Ini harus dimanfaatkan. Pemerintah provinsi harus mulai fokus pada pengembangan potensi tersebut agar bisa meningkatkan pendapatan,” tegasnya.
Politisi dapil Nunukan menekankan pemotongan TKD yang sangat besar menjadikan proses penentuan prioritas pembangunan harus dilakukan dengan sangat cermat.
”Ini problematika kita hari ini. Makanya ketika RKPD masuk, kita harus memilah dengan ketat mana yang benar-benar prioritas,” ucapnya.
Selain pembangunan infrastruktur fisik, Arming mendorong agar peningkatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan tetap menjadi perhatian utama Pemprov Kaltara di tengah menurunnya kondisi fiskal.
”Pendidikan tetap menjadi perhatian selain pembangunan fisik, karena itu, kita harus membagi-bagi anggaran dengan sangat selektif,” jelas Arming(**)
Discussion about this post