Menu

Mode Gelap

Parlemen · 23 Nov 2024

Ingatkan Potensi Kekurangan Bahan Baku di Program MBG, DPRD Kaltara Sarankan Perlunya Pemetaan


					Anggota DPRD Provinsi Kaltara Hj. Alung Berlian. Foto : Humas Setwan Perbesar

Anggota DPRD Provinsi Kaltara Hj. Alung Berlian. Foto : Humas Setwan

TANJUNG SELOR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan mulai berjalan pada 2025 di Kalimantan Utara (Kaltara), mendapatkan sorotan penting dari anggota DPRD Kaltara, Hj Aluh Berlian.

Ia menyoroti perlunya kesiapan matang terutama dalam mengantisipasi potensi kekurangan bahan baku pangan strategis yang dibutuhkan untuk keberlangsungan program ini.

width"300"
width"300"
width"300"
width"300"

“Pemerintah daerah harus melakukan pemetaan kebutuhan pangan secara rinci di setiap kabupaten dan kota. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kekurangan bahan baku pangan,” katanya, Jumat (22/11/24).

width"400"
width"400"
width"200"
width"300"
width"400"
width"400"
width"400"

Aluh menyarankan pemerintah agar menentukan kebutuhan bahan pangan secara akurat serta memahami jumlah yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan lokal.

width"300"
width"400"
width"400"
width"400"
width"400"
width"400"
width"400"
width"400"
width"400"

Baca juga : Apresiasi Master Plan Pendidikan, Komisi 4 Berharap Visi Kaltara Berubah Maju dan Sejahtera Terwujud

Selain itu, dikatakan perlu menganalisis tingkat kecukupan pangan dan mengidentifikasi apakah ketersediaan pangan di daerah tersebut memadai atau masih memerlukan pasokan tambahan dari luar.

width"400"
width"400"

“Ini untuk mencegah ketimpangan pasokan antarwilayah dan memberikan gambaran tentang potensi ketidakseimbangan distribusi pangan antar daerah,” ujarnya.

Ditegaskannya, program ini akan melibatkan distribusi pangan dalam skala besar, yang memerlukan koordinasi erat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan berbagai pihak terkait.

Menurut Aluh, data yang digunakan tidak boleh hanya bersifat umum, tetapi harus mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Seperti ketersediaan bahan pangan di setiap wilayah, kemampuan distribusi pangan hingga ke pelosok daerah dan akses masyarakat terhadap bahan pangan strategis.

Baca juga : Kaltara Dapat Tambah Alokasi Pupuk, Komaruddin Berharap Hasil Panen Melimpah

“Kita ketahui beberapa kabupaten/kota di Kaltara ini kN masih sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Oleh karena itu, jika analisis menunjukkan adanya kekurangan pasokan, langkah-langkah strategis yang harus segera dilakukan mencakup penguatan cadangan pangan daerah, optimalisasi produksi pangan lokal serta peningkatan infrastruktur distribusi,” bebernya.

Ia menekankan persiapan yang matang melalui pemetaan kebutuhan dan koordinasi distribusi merupakan kunci sukses implementasi program ini.

“Jika dilakukan dengan baik, program Makan Bergizi Gratis berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memajukan ketahanan pangan di Kaltara,” tutupnya.(**)

Artikel ini telah dibaca 52 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

DKPP Tegaskan Bawaslu Tarakan Profesional, Kasus Politik Uang Tak Langgar Kode Etik

19 Agustus 2025 - 19:39

DPRD Tarakan Ketok Palu APBD Perubahan 2025, Nilainya Rp 1,214 Triliun

19 Agustus 2025 - 17:50

Dorong Transparansi Anggaran, DPRD Tarakan Sepakat Buat Perda CSR

19 Agustus 2025 - 15:57

Pertamina EP Tegaskan, AYS Tidak Pernah Diberi Dana CSR

19 Agustus 2025 - 12:36

Wali Kota Tarakan Jawab Pandangan Fraksi DPRD Terkait RAPBD-P 2025

18 Agustus 2025 - 20:44

DPRD Tarakan Setujui Raperda APBD-P 2025 Dibahas Lebih Lanjut, Ini Catatan Fraksi

18 Agustus 2025 - 16:11

Trending di Parlemen