TANJUNG SELOR – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, penting bagi kita semua untuk menyadari betapa berbahayanya politik uang atau money politic.
Hal ini ditegaskan oleh Herman, anggota Komisi I DPRD Kaltara, yang mengajak masyarakat, tokoh agama, publik figur, dan seluruh lapisan masyarakat untuk secara tegas menolak politik uang.
“Sebagai elemen penting dalam demokrasi, kita harus bersama-sama melawan praktik ini demi masa depan yang lebih baik bagi Kalimantan Utara (Kaltara),” katanya, Selasa (26/11/24).
Politik uang adalah praktik yang merusak tatanan demokrasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Herman, politik uang hanya akan melahirkan pemimpin yang tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, melainkan lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
Baca juga : Tambah Wawasan Tupoksi, 35 Anggota DPRD Kaltara Ikutin Pembekalan
“Pemimpin yang terpilih tidak didasarkan pada kapasitas dan integritas, melainkan pada kekuatan uang yang dimiliki akibatnya keputusan-keputusan yang diambil lebih cenderung menguntungkan segelintir pihak yang memiliki modal. Sementara rakyat umum semakin terpinggirkan,” ujarnya.
Selain itu, politik uang juga membuka peluang besar bagi praktik korupsi. Politisi PKB itu menyampaikan ketika proses pemilihan umum dipenuhi dengan biaya yang sangat tinggi, maka ada kemungkinan besar para calon pemimpin yang terpilih merasa perlu “mengembalikan modal” dengan cara yang merugikan negara dan rakyat.
“Oleh karena itu, politik uang adalah siklus yang merusak dan harus dihentikan sejak dini,” pesannya.
Herman mengingatkan bahwa melawan politik uang adalah tugas bersama. Kampanye anti-politik uang juga harus dimasifkan tidak hanya di media sosial, tetapi juga melalui dialog langsung dengan masyarakat.
“Semua pihak, baik pemuka agama, tokoh masyarakat, maupun publik figur, harus ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan bahaya politik uang kepada masyarakat luas,” sebutnya.
Baca juga : Hadiri Apel Kesiapan Pengamanan Pemungutan Suara, Ini Pesan Ketua DPRD KaltaraÂ
Tidak hanya itu, pengawasan yang ketat terhadap praktik politik uang juga harus diperkuat. Setiap temuan transaksi politik uang harus segera dilaporkan kepada pihak berwajib, agar tindakan tersebut bisa ditindak tegas.
“Setiap suara yang dijual hanya akan mendatangkan pemimpin yang tidak kompeten dan jauh dari aspirasi rakyat. Kita tidak boleh membiarkan suara kita dijadikan alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok semata,” pungkasnya.
Untuk Kaltara yang lebih baik, kata Herman semua masyarakat harus berkomitmen menolak politik uang di Pilkada 2024. Dengan bekerja sama, kita bisa mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan penuh dengan harapan untuk masa depan Kaltara yang lebih sejahtera.
“Jangan biarkan uang menjadi alat untuk membeli suara dan simpati masyarakat. Mari pastikan bahwa pemimpin yang terpilih adalah mereka yang mampu memajukan daerah ini, bukan mereka yang hanya berfokus pada keuntungan pribadi,” tutupnya.(**)
