Komitmen DPRD Kaltara dalam Membuat Produk Hukum Pro Rakyat

TANJUNG SELOR – Achmad Djufrie, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), mengungkapkan komitmen kuat legislatif untuk memprioritaskan produk hukum yang berpihak pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, kehadiran produk hukum yang pro rakyat akan semakin memperkuat peran dan fungsi pemerintahan daerah.

“Itu menjadi prioritas di Bapemperda dan kami berkomitmen akan membuat produk hukum yang pro rakyat,” katanya, Selasa (26/11/24).

Baca juga : Menanggulangi Darurat Narkoba di Kaltara, DPRD Sebut Perlu Peningkatan Koordinasi Antar Aparat 

Achmad Djufrie menambahkan, bahwa pentingnya produk hukum yang pro rakyat tidak hanya sebatas sebagai regulasi, tetapi juga menjadi jaminan pengalokasian anggaran dan program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya peraturan yang tepat dan bermanfaat, efektifitas kerja pemerintah daerah dan DPRD Kaltara akan semakin meningkat.

Lebih lanjut, Djufrie menekankan bahwa setiap produk hukum yang dikeluarkan harus memiliki kualitas yang baik dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Tidak ada tempat bagi peraturan daerah yang tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

“Kita tidak ingin perda yang dibuat justru tidak menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, setiap produk hukum yang dihasilkan harus dijamin kualitasnya, agar benar-benar memberikan dampak positif,” tambahnya.

Menurutnya, kualitas produk hukum juga menjadi hal yang sangat penting, agar tidak ada celah bagi peraturan yang tidak bisa dilaksanakan atau diabaikan. Dengan demikian, setiap perda yang dihasilkan harus memiliki dasar yang kuat, serta relevansi yang tinggi bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat di Kaltara.

Baca juga : Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang di Pilkada 2024, Herman : Demi Membangun Kaltara Sejahtera

Pada awal tahun ini, DPRD Kaltara dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah menyetujui 24 Raperda untuk dibahas menjadi perda. Dari jumlah tersebut, 18 Raperda berasal dari usulan Pemprov Kaltara, sementara 6 lainnya merupakan inisiatif DPRD Kaltara.

“Proses pembahasan dan pengesahan perda ini diharapkan dapat membawa perubahan positif yang signifikan bagi masyarakat Kaltara,” ujarnya.

Dengan adanya produk hukum yang benar-benar pro rakyat, DPRD Kaltara bertekad untuk terus mendukung kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pemerintahan yang lebih efektif dan transparan.(**)