TANJUNG SELOR – Belum lama ini, anggota Komisi III DPRD Kaltara melakukan kunjungan kerja (kunker) ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) yang menjadi mitra kerjanya, seperti Bappeda dan Litbang serta Dinas PUPR-Perkim.
Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan memperkuat sinergi antar-instansi terkait, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kaltara.
Salah satu fokus utama dalam kunjungan ini adalah membahas pentingnya sistem perencanaan pembangunan yang baik. Bappeda dan Litbang, yang menjadi bagian integral dari pemerintah daerah, berperan sebagai penentu arah pembangunan di Kaltara.
Dengan sistem perencanaan yang terkoordinasi dengan baik, diharapkan pelaksanaan pembangunan di setiap daerah dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Mohammad Nafis, menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Penyusunan RKPD harus dikoordinasikan dengan baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan begitu, kita dapat menghindari tumpang tindih program pembangunan yang tidak efisien,” ujarnya, Senin (9/12/24).
Tumpang tindih program pembangunan, yang terjadi ketika pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melakukan kegiatan serupa di lokasi yang sama, telah menjadi masalah yang sering dihadapi.
Hal ini bukan hanya membuang anggaran, tetapi juga memperlambat pelaksanaan proyek-proyek yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Mohammad Nafis memberikan contoh bahwa sebelumnya, DPRD Kaltara menerima laporan terkait adanya temuan beberapa program pembangunan yang saling bertabrakan, baik dalam waktu maupun lokasi yang sama.
Menurut Nafis, masalah ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan komunikasi antar-pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia berharap ke depan tidak akan ada lagi tumpang tindih dalam program dan pembangunan di Kaltara.
“Kami berharap ke depannya, sinergi antara kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dapat diperkuat, agar pembangunan dapat berjalan merata dan tepat sasaran. Dengan begitu, dampak dari pembangunan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kaltara,” tambahnya.
Pentingnya kolaborasi antar-pemerintah daerah menjadi perhatian utama Komisi III DPRD Kaltara. Dengan memperkuat koordinasi, pembangunan yang dilakukan akan lebih terfokus dan memberikan manfaat yang lebih besar.
“Harapannya, anggaran yang terbatas dapat digunakan dengan lebih efisien, sehingga dapat mempercepat terwujudnya pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kaltara,” tutupnya.(**)
Discussion about this post