TARAKAN – Komisi III DPRD Kota Tarakan bergerak cepat menindaklanjuti keluhan warga Karang Harapan dengan melakukan kunjungan lapangan, Selasa (6/5/25).
Bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) serta perangkat Kelurahan dan RT setempat, mereka meninjau langsung sejumlah titik infrastruktur bermasalah, mulai dari drainase roboh di RT 7 hingga ancaman banjir akibat luapan sungai di RT 4.
Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan, Edi Patana, menjelaskan bahwa dalam sidak kali ini, pihaknya mengidentifikasi lima titik krusial. Tiga di antaranya berlokasi di RT 7 dan berkaitan dengan kondisi siring drainase yang ambruk. Sementara itu, fokus utama di RT 4 adalah penanganan luapan sungai yang kerap merendam permukiman warga saat hujan deras.
“Di RT 7 Karang Harapan ada tiga titik dinding drainase yang roboh. Kemudian di RT 4, masalah utamanya adalah luapan sungai saat hujan besar,” ungkap Edi Patana di sela-sela peninjauan.
Solusi jangka pendek yang disepakati bersama DPUTR adalah normalisasi sungai sepanjang kurang lebih satu kilometer yang mengarah ke laut.
Keresahan mendalam akibat banjir juga disuarakan langsung Ketua RT 4, Suryadi Tulak. Dengan nada prihatin, ia menggambarkan dampak banjir yang semakin sering terjadi.
“Sudah sering sekali banjir, airnya itu sampai memenuhi jalanan, bahkan masuk ke rumah-rumah warga. Tanaman-tanaman kami juga ikut rusak,” ujarnya di hadapan rombongan Komisi III.
Lebih lanjut, Suryadi menyampaikan harapan besar warga agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi akar permasalahan banjir ini.
“Kami sangat berharap pemerintah bisa segera bertindak nyata untuk mengatasi sungai yang meluap di sekitar wilayah kami ini,” tegasnya.
Menanggapi keluhan warga, Edi Patana menyatakan bahwa normalisasi sungai akan menjadi prioritas utama dalam waktu dekat.
Pihaknya juga mempertimbangkan pembangunan siring sebagai solusi jangka panjang, namun akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kita normalisasi dululah untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang atau menengah, pasti kita rencanakan siring. Tapi kita lihat dulu kemampuan keuangan daerah,” jelas Edi Patana.
Terkait anggaran, ia menyebutkan bahwa pembahasan lebih detail akan dilakukan dalam penyusunan APBD murni tahun 2026.
Edi Patana pun menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti permasalahan ini secepat mungkin.
“Harapan kita, permasalahan masyarakat ini bisa segera kita tindaklanjuti. Semoga kemampuan keuangan daerah memadai sehingga setiap persoalan di tengah masyarakat bisa kita selesaikan satu per satu,” pungkasnya.
Warga RT 4 berharap, dengan adanya perhatian langsung dari DPRD dan pemerintah, solusi permanen untuk masalah banjir yang baru mereka alami dalam tiga bulan terakhir ini dapat segera terwujud.(**)
