TARAKAN – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, dengan tegas menyoroti isu politik uang dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan tahun 2025 yang diselenggarakan KPU bekerja sama dengan dirinya di Hotel Duta, Rabu (4/6/25).
Di hadapan ratusan masyarakat yang hadir, Deddy Sitorus melontarkan pernyataan yang cukup menohok, meminta masyarakat untuk berkaca diri jika merasa kecewa dengan kinerja wakil rakyat terpilih.
“Bapak ibu sudah terima duitnya enggak pas pemilu kemarin? Jangan salahkan mereka, salahkan bapak ibu sendiri karena dulu suaranya sudah dibeli,” ujar Deddy Sitorus.
Ia melanjutkan, hubungan antara pemilih dan wakil rakyat bisa putus karena praktik jual beli suara. “Mereka tidak akan datang lagi, kemarin mereka bisa duduk karena bayar suara kita,” tambahnya.
Deddy Sitorus menjelaskan bahwa wakil rakyat yang terpilih melalui praktik politik uang, cenderung akan berorientasi pada pengembalian modal. “Mohon maaf, mau kembali modal dulu bapak ibu mereka, karena kemarin waktu nyalon minjam uang dulu, ngabisin tabungan, jual rumah, jual mobil,” celotehnya.
Akibatnya, kata Deddy masyarakat tidak bisa berharap banyak pada mereka untuk memperjuangkan aspirasi atau membantu masalah. “Kalau masjid kita mau diperbaiki, kalau usaha kita pengen ada yang menyalurkan pembiayaan, atau mau minta tolong anggota DPRD, nanti dulu 5 tahun lagi ketemu sama mereka,” sebutnya.
Menurut Deddy, kesalahan sepenuhnya ada pada masyarakat yang bersedia menjual suaranya. “Yang salah kita, karena suara kita sudah dibeli, kontrak kita sudah putus, enggak ada urusan. Karena untuk dia mendapatkan amanah dan jabatan itu, dia sudah bayar kita,” pungkasnya.
Ia bahkan mengajak masyarakat untuk menghitung berapa nilai per hari dari Rp 300 ribu yang mungkin diterima selama lima tahun masa jabatan.
Menyikapi fenomena ini, Deddy Sitorus menekankan pentingnya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan. “Oleh karena itulah kita melakukan sosialisasi pendidikan berkelanjutan saat ini supaya kita semakin paham bahwa hak-hak kita, suara kita harus ada yang membantu memperjuangkan,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya, sebagai wakil rakyat yang merasa tidak membeli suara, merasa berhutang kepada masyarakat. “Oleh karena itu saya berhutang, setiap bulan saya turun ke Kaltara, turun ke Tarakan, ketemu dengan masyarakat,” ungkapnya.
Deddy membandingkan pendekatannya dengan praktik lain, di mana ia secara rutin melakukan bedah rumah, memperjuangkan anggaran jalan, hingga mendistribusikan Kartu PIP (Program Indonesia Pintar) kepada ribuan anak di Tarakan dan Kalimantan Utara (Kaltara).
“Saya tidak merasa membeli suara buat orang menurut saya. Oleh karena itu, saya berhutang setiap bulan saya turun ke Kaltara, turun ke Tarakan, ketemu dengan masyarakat,” bebernya.
Senada dengan Deddy Sitorus, Walikota Tarakan, dr. Khairul, turut menyampaikan pentingnya kepedulian terhadap demokrasi.
“Kita harus peduli dengan demokrasi ini, peduli dalam memilih pemimpin, peduli dalam memilih wakil-wakil kita, karena kalau Bapak Ibu tidak peduli, maka saya kira tentu demokrasi ini akan melahirkan para pemimpin atau para wakil-wakil rakyat ini yang tidak memperjuangkan aspirasi bapak ibu semua,” pesannya.
dr. Khairul juga berbagi pengalamannya sendiri, mengakui bahwa pendidikan politik sangat penting bahkan bagi kontestan pemilu. Ia mencontohkan kasus “nyawer” yang sempat viral, yang menurutnya adalah kebiasaan spontan namun ternyata tidak diperbolehkan dalam proses demokrasi.
“Pendidikan politik ini penting, jangankan untuk masyarakat, untuk kita saja selaku peserta itu yang tidak paham sesuatu yang kita biasa lakukan pada saat ada acara, ternyata enggak boleh di dalam kegiatan politik,” terangnya.
Sementara itu, Anggota KPU Kota Tarakan, Hendry, menjelaskan bahwa makna pendidikan politik adalah untuk membuat warga negara memahami arti penting pemberian suara, mengerti hak pilih, mengetahui prosedur pemberian suara, dan memiliki pengetahuan untuk membuat pilihan politik.
“Hakikat dari pendidikan pemilih adalah membangun kesadaran kritis dan mengangkat martabat politik warga negara yang sebelumnya sebatas menjadi penonton, atau menjadi votes, yakni punya banyak pilihan dan voice yakni memiliki suara yang bermakna,” jelas Hendry.
Ia juga menekankan tiga peningkatan utama melalui pendidikan pemilih berkelanjutan diantaranya peningkatan partisipasi, peningkatan literasi politik, dan peningkatan kerelawanan (voluntaritas).
Pendidikan pemilih dilakukan secara berkelanjutan, sebut Hendry tidak hanya pada masa pemilihan, tetapi juga di luar masa pemilihan untuk membentuk sikap dan perilaku pemilih yang kritis.
Sosialisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilu, sesuai dengan PKPU No. 10 Tahun 2018.
“Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan demokrasi yang memberi kebebasan berpendapat, keamanan bersama, mendorong rakyat aktif dalam politik, dan memungkinkan semua rakyat terlibat dalam pemerintahan,” tutupnya.(**)
