TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna ke-29 DPRD Kaltara dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (26/8/25).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie dan dihadiri Wakil Ketua H. Muhammad Nasir ini, menjadi wadah bagi Gubernur Zainal A. Paliwang, untuk merespons berbagai masukan kritis dari para wakil rakyat.
Turut hadir dalam acara ini jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam paparannya, Gubernur Zainal menekankan bahwa APBD Perubahan bukan hanya soal penyesuaian angka, melainkan momentum untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
Poin utama dari jawaban Gubernur Zainal terhadap pandangan tiap fraksi, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PKB-NasDem-PAN, Gubernur setuju PAD harus digali lebih dalam, tidak hanya dari pajak dan retribusi.
Ia berkomitmen untuk mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama melalui sektor produktif dan UMKM. Termasuk menyambut baik masukan Fraksi Golkar tentang Prinsip Spending Better dan Anggaran Strategis.
Gubernur menyatakan penurunan total belanja sebesar Rp480,10 miliar (5,39%) merupakan langkah bijak. Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) juga ditingkatkan dari Rp25 miliar menjadi Rp41,75 miliar untuk menghadapi situasi darurat.
Kepada Fraksi PKS, Gubernur menegaskan efisiensi melalui penurunan belanja operasi tidak akan mengorbankan sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
“Anggaran justru akan difokuskan untuk mendukung sektor produktif, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan komitmen anti-korupsi,” ujarnya.
Merespons pandangan Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat, Gubernur menyatakan kesiapannya untuk memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan yang memberi manfaat langsung bagi rakyat akan menjadi perhatian utama,” jelasnya.
Di akhir pidatonya, Gubernur Zainal menegaskan pandangan-pandangan dari fraksi mencerminkan peran krusial DPRD sebagai mitra strategis.
“Saya berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan Kalimantan Utara yang lebih baik,” tutupnya.(Mt)
Discussion about this post