TARAKAN, Fokusborneo.com – Wakil Walikota Tarakan, Ibnu Saud Is., menegaskan pentingnya penguatan lembaga pengawas sebagai kunci utama untuk menghadapi Pemilu Nasional dan Lokal di masa depan.
Hal ini disampaikan Ibnu Saud dalam sambutannya pada acara Proyeksi Strategis Pengawasan dalam Menghadapi Pemilu Nasional dan Lokal yang digelar di Hotel Duta Tarakan, Rabu (17/9/25).
Menurut Ibnu Saud, sebuah lembaga pengawas pemilu harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang tinggi mengenai kelembagaan itu sendiri.
Ia mencontohkan, sering kali perwakilan organisasi yang ditunjuk menjadi anggota pengawas belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsinya.
”Seringkali ada yang masuk mewakili suatu organisasi, misalnya dari PMI atau organisasi lain, kita belum tahu sejauh mana pengetahuannya. Makanya perlu ada penguatan, baik dari sisi institusi building maupun penguatan individu,” kata Ibnu Saud.
Ia menambahkan, penguatan individu juga mencakup peningkatan keterampilan komunikasi, terutama dalam menghadapi dinamika di lapangan, seperti berhadapan dengan protes masyarakat.
“Tidak semua orang bisa, butuh keterampilan khusus untuk menghadapi hal-hal seperti itu,” tambahnya.
Dalam sambutannya, Ibnu Saud juga menyoroti peran strategis pengawasan dalam menjaga kualitas demokrasi. Ia menyebutkan, tanpa pengawasan yang kuat, potensi pelanggaran dan kecurangan dapat merusak integritas Pemilu.
”Pemilu adalah instrumen utama demokrasi, namun ia bukan sekadar perhelatan lima tahunan. Pemilu adalah proses besar yang menentukan arah pembangunan bangsa. Di sinilah letak pentingnya pengawasan,” ujarnya.
Ia juga menekankan penguatan lembaga pengawasan tidak hanya terbatas pada regulasi dan sumber daya manusia, tetapi juga mencakup perluasan jaringan kerja, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Ibnu Saud optimistis, dengan strategi pengawasan yang matang, Pemilu di Kota Tarakan dapat berjalan aman, damai, dan bermartabat.
Ibnu Saud menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tarakan untuk mendukung penuh kerja-kerja pengawasan pemilu.
Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah memastikan seluruh aparatur pemerintah menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.
”Pemerintah kota tentu berkomitmen mendukung kerja-kerja pengawasan pemilu. Salah satu dukungan kami adalah memastikan seluruh jajaran aparatur pemerintah menjaga netralitas dan tidak ikut terlibat dalam politik praktis,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Menurutnya, demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud bila rakyat turut terlibat.
“Setiap warga berhak melaporkan dugaan pelanggaran, ikut mengawasi proses, serta menjaga kondusivitas di lingkungannya masing-masing. Inilah wujud nyata bahwa Pemilu adalah milik kita bersama,” pungkasnya.(Mt)
Discussion about this post