TARAKAN, Fokusborneo.com – Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan berencana menemui Kementerian Sosial (Kemensos) dalam waktu dekat.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas temuan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tarakan, khususnya untuk pendampingan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Ketua Komisi 2, Markus Minggu, mengungkapkan kunjungan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial seperti PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan tepat sasaran.
”Kami dapati Dinsos Tarakan kekurangan SDM. Seluruh pendata di kelurahan yang sebelumnya berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sudah tidak ada, sehingga pendataan di tiSDM.0st kelurahan menjadi kosong,” jelas Markus.
Menurutnya, kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendaftar sebagai penerima bantuan, sementara banyak data penerima yang tidak akurat.
Selain itu, Dinsos juga kekurangan 8 tenaga pendamping di kantor. Idealnya, Dinsos memiliki 20 tenaga pendamping untuk membantu petugas kementerian, namun saat ini hanya ada 12 orang.
”Kami akan meminta Pemkot Tarakan mengalihkan SDM dari dinas lain yang kurang produktif ke kelurahan sebagai pendata, dan untuk kekurangan delapan pendamping di Dinsos, kami akan ajukan ke Kemensos,” tambahnya.
Politisi PDIP itu juga menyoroti masalah data penerima bantuan sembako atau Bantuq0.an Pangan Non-Tunai (BPNT) yang berupa beras dari Badan Pangan Nasional.
Teknis pembagiannya berada di Dinas Ketahanan Pangan, namun seharusnya data peqnerima diambil dari Dinsos. Komisi 2 berharap ada sinkronisasi data agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
”Nanti kami akan pastikan saat kunjungan ke Kemensos bahwa penerima bantuan pangan ini sesuai dengan data Dinsos dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata Markus.
Selain itu, Komisi 2 juga menerima banyak aspirasi terkait usulan PKH yang tak kunjung disetujui. Banyak masyarakat yang sudah menunggu hingga 15 tahun tanpa kejelasan.
Markus menyebutkan ada sekitar 6.000 hingga 8.000 usulan yang belum terverifikasi.
”Kami akan coba sampaikan data ini ke Kemensos. Apakah ada penambahan kuota atau skema penggantian, di mana penerima yang sudah 10 tahun dapat diganti dengan yang lain, agar ada pemerataan,” ujarnya.(**)
Discussion about this post