TARAKAN, Fokusborneo.com – Perjuangan Aliansi Honorer R4 Kota Tarakan menemui babak baru. Setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi 1 DPRD, para honorer ini berencana bertemu langsung dengan Walikota Tarakan untuk mencari solusi atas nasib mereka.
Pertemuan ini dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat, dengan harapan bisa mendapatkan kejelasan langsung dari pemimpin daerah.
Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tarakan, Adyansa, menjelaskan pertemuan mendadak ini terjadi atas inisiatif para honorer yang sudah mencoba berkomunikasi dengan BKPSDM dan Sekda, namun masih menunggu Walikota.
”Agenda utama kami besok (Rabu) adalah meminta tanggapan langsung dari Walikota terkait nasib teman-teman R4. Apakah mereka akan diangkat atau tidak,” ujar Adyansa, Selasa (23/9/25).
Ia mengakui, DPRD secara pribadi berharap agar para honorer ini bisa diangkat menjadi ASN, namun tantangan utamanya adalah keterbatasan anggaran daerah.
”Anggaran belanja pegawai kita di Tarakan sudah mencapai 46% lebih dari APBD yang satu triliun. Angka ini luar biasa tinggi dibandingkan daerah lain,” jelas Adyansa.
Politisi PKS itu mengungkapkan, ada lima perwakilan dari honorer R4 yang akan ikut serta dalam pertemuan ini. Tujuannya agar mereka bisa mendengar langsung kebijakan dari Walikota, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman informasi.
”Ini inisiatif teman-teman datang ke kami. Kami tidak bisa tutup mata atau telinga. Kami harus memastikan langsung dengan bertemu Walikota, supaya tidak ada lagi isu yang simpang siur,” tambahnya.
Dalam pertemuan sebelumnya dengan BKN dan KemenPAN-RB, salah satu simulasi yang muncul adalah opsi outsourcing. Namun, opsi ini ditolak oleh para honorer karena mereka merasa sudah mengabdi puluhan tahun.
”Mereka tidak mau di-outsourcing. Minus dari outsourcing itu, meskipun gajinya tinggi, mereka yang dipekerjakan adalah tenaga profesional. Sementara banyak honorer kita usianya rata-rata 45 tahun, bahkan ada yang tinggal 3 tahun lagi pensiun,” terang Adyansa.
Adyansa juga menyoroti masalah formasi ASN yang menjadi kendala utama. Formasi untuk menjadi Aparatur Sipil Negara tidak mencakup profesi seperti sopir, security, dan cleaning service yang banyak ditemukan di kalangan honorer R4.
”Formasi untuk profesi ini tidak ada. Ini juga terjadi di daerah lain,” kata Adyansa.
Meski demikian, ia berharap perjuangan mereka besok bisa membuahkan hasil. “Kita berdoa saja, mudah-mudahan hati Walikota terbuka. Kalau kami pribadi inginnya semua diangkat, tapi kami kembali lagi pada kebijakan yang ada,” pungkasnya.
Hingga saat ini, jadwal pasti pertemuan masih dalam tahap koordinasi, menunggu konfirmasi resmi dari pihak Walikota.(**)
Discussion about this post